Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan posisi utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 9.920,42 triliun pada akhir Maret 2026 masih dalam kategori aman. Penegasan ini disampaikan dalam media briefing di Jakarta Pusat pada Senin (11/5/2026) guna merespons kenaikan beban utang negara.
Data yang dilansir dari Detik Finance menunjukkan adanya peningkatan utang sebesar Rp 282,52 triliun jika dibandingkan dengan posisi Desember 2025 yang tercatat Rp 9.637,90 triliun. Meskipun nilai nominalnya meningkat, rasio utang saat ini berada di angka 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menekankan bahwa angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen dari PDB. Ia membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan standar ketat yang diterapkan di wilayah Eropa.
"Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah mengeklaim pengelolaan kewajiban finansial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan terukur. Menurut Purbaya, banyak negara tetangga serta negara maju yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi daripada Indonesia.
"Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Ia juga menyayangkan perspektif publik yang sering kali hanya menyoroti sisi negatif dari penambahan angka utang tersebut. Purbaya menilai pencapaian pengelolaan utang saat ini seharusnya mendapatkan apresiasi yang lebih baik.
"Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji-puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?" tambah Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Struktur utang per Maret 2026 terdiri dari dua kategori utama, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Instrumen SBN mendominasi komposisi utang dengan nilai Rp 8.652,89 triliun atau setara dengan 87,22 persen dari total keseluruhan.
Sementara itu, porsi pinjaman tercatat sebesar Rp 1.267,52 triliun atau mencakup 12,78 persen. Fokus pemerintah pada instrumen SBN merupakan bagian dari strategi pembiayaan yang telah ditetapkan dalam laporan resmi negara.
"Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%," tulis laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
