Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi penggunaan istilah "survival mode" dalam arah kebijakan ekonomi nasional guna menepis kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi krisis. Penegasan tersebut disampaikan dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, pada Jumat (24/4/2026).
Dilansir dari Money, pemerintah menerapkan pendekatan tersebut sebagai bentuk disiplin kerja di tengah tekanan ekonomi global yang kian dinamis. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui efisiensi yang lebih ketat.
"Artinya kita nggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kita enggak ada ruang atau untuk bermain-main lagi segala kemewahan di mana ada peluang yang kita bisa buat," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Purbaya menekankan bahwa pola kerja birokrasi tidak lagi bisa mengandalkan kebiasaan lama karena ketatnya persaingan antarnegara. Pemerintah saat ini memprioritaskan penutupan celah inefisiensi dan kebocoran penerimaan negara untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran.
"Kalau pajaknya main-main, hancur kita kira-kira gitu. Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain. Jadi kita survival mode," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Langkah disiplin tersebut diimplementasikan melalui penguatan pengawasan pada sektor belanja negara, perpajakan, hingga bea cukai. Guna mempercepat eksekusi program, Presiden Prabowo Subianto juga telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawal jalannya pembangunan.
"Walaupun sudah maju ya, bea cukai dan pajak. Tapi kita masih ada lihat kebocoran, bahkan kebocoran ruang sana sini yang masih bisa ditutup. Jadi itu yang disebut survival mode," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan juga mengklarifikasi isu yang menyebutkan bahwa cadangan kas negara hanya tersisa Rp120 triliun. Ia menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang total keseluruhannya mencapai Rp420 triliun.
Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp300 triliun di sektor perbankan dalam bentuk deposito. Strategi ini diambil untuk menjaga stabilitas likuiditas pasar dan memastikan penyaluran kredit perbankan tetap berjalan optimal.
"Yang Rp 300 triliun kita masukkan ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas dan kredit bisa berjalan. Itu yang saya sebut sebagai penguasaan kebijakan moneter," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Purbaya menjamin kondisi fiskal Indonesia masih dalam kategori sangat kuat sehingga masyarakat tidak perlu merasa cemas. Disiplin fiskal ini diklaim memicu sentimen positif di pasar internasional setelah pertemuan pemerintah dengan para investor di Amerika Serikat.
"Tidak perlu takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Investor global dilaporkan tidak lagi mempermasalahkan angka defisit anggaran Indonesia karena kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan.
"Jadi saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik. Bahkan, investor di sana kagum. Mereka sudah tidak lagi mempertanyakan soal defisit dan lain-lain," pungkas Purbaya, Menteri Keuangan.
