Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui pengusaha Kamar Dagang China di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026) sore.
Pertemuan tripartit tersebut digelar untuk merespons dan mendengarkan keluhan para pelaku usaha asal Negeri Tirai Bambu mengenai sejumlah kebijakan domestik yang dinilai membebani iklim investasi di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Informasi yang dihimpun menunjukkan keluhan pengusaha China mencakup rencana persyaratan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan penempatan 50 persen devisa ekspor di bank milik negara selama minimal satu tahun.
Selain masalah likuiditas akibat aturan DHE SDA, para investor juga memprotes rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral dan batu bara hingga penerapan bea keluar yang berpotensi melambungkan biaya produksi hilirisasi.
"Ini kan dengan pengusaha China, barusan. Ya, menangkap masalah-masalah mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan mereka. Dan ya udah, kita dengerin. Kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah mengakui bahwa keberatan dari para pengusaha tersebut sebelumnya telah disampaikan secara tertulis melalui dokumen resmi yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Ada banyak Kadin nya China sini yang bikin surat ke Presiden," terang Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Di sisi lain, fokus pembicaraan juga menyoroti kendala operasional yang dihadapi oleh para penanam modal asing khusus pada sektor pertambangan dan proyek hilirisasi nikel.
"Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi dan Pak Purbaya, Menteri Keuangan dan Pak Dubes mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa aja kendala mereka. Kan kita ingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan," jelas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pengusaha China turut mendesak pemerintah agar memberikan jaminan atas pasokan bahan mentah berkelanjutan untuk industri hilir seperti nikel dan bauksit.
"Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku bauksit kemudian nikel, dan saya katakan semuanya oke nggak ada masalah. Karena itu industri kan hilirisasi," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Kendati demikian, pihak kementerian menyangkal anggapan bahwa agenda koordinasi ini merupakan bentuk tindak lanjut khusus atas surat keberatan yang dikirimkan Kadin China kepada kepala negara.
"Enggak ada. Saya tidak menganggap itu, saya kan rutin aja kita waktu Menteri Investasi kan suka melakukan evaluasi per 4 bulan, per 6 bulan," terang Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
