Alur birokrasi di sektor minyak dan gas bumi dinilai masih menjadi kendala utama yang memperlambat masuknya investasi serta pengerjaan proyek energi di dalam negeri.
Dikutip dari Money, lambatnya kepengurusan regulasi dan perizinan ini memicu desakan agar seluruh proses kerja di tingkat pelaksana segera dipercepat demi mengejar target kenaikan produksi minyak nasional.
Ketegasan terkait perombakan personel bahkan muncul jika kinerja aparat di lapangan terbukti menghambat ritme investasi yang dibutuhkan negara.
ÔÇ£Saya minta kepada teman-teman SKK Migas, kalau ada yang masih lambat di bawah ganti orangnya, jangan bikin pusing,ÔÇØ kata Bahlil dalam acara IPA Convex 2026 di ICE BSD, Rabu (20/5/2026).
Langkah reformasi regulasi sebenarnya telah digulirkan oleh pemerintah demi mempermudah iklim penanaman modal di sektor hulu migas.
Meski demikian, pola kerja birokrasi yang berlapis dan berbelit pada tingkat operasional terbawah dianggap masih sering terjadi hingga menurunkan minat para investor.
ÔÇ£Ini kata Bapak Presiden Prabowo itu deep state,ÔÇØ ujar dia.
Sektor hulu migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama memiliki karakteristik operasional yang membutuhkan modal besar serta tingkat risiko bisnis yang sangat tinggi.
Oleh karena itu, penyederhanaan jalur birokrasi menjadi poin krusial yang dituntut oleh para pelaku usaha global agar proyek dapat berjalan efisien.
ÔÇ£Investor ini pemain di K3S, di hulu migas ini risikonya besar. Jangan dipersulit. Dipermudah,ÔÇØ kata Bahlil.
Selain masalah rantai perizinan, transparansi dalam mekanisme alokasi wilayah kerja baru kini menjadi fokus perhatian pemerintah.
Sistem penawaran wilayah kerja atau blok minyak baru akan diarahkan sepenuhnya melalui mekanisme lelang terbuka guna menghindari kesepakatan informal.
Pemerintah dijadwalkan bakal melepas sebanyak 118 blok migas baru dengan mengedepankan asas keterbukaan tanpa adanya jalur negosiasi khusus.
ÔÇ£Tidak perlu nego-nego di belakang meja,ÔÇØ ujar dia.
Kecepatan eksekusi proyek di lapangan kerap kali tersandera oleh struktur jabatan perantara yang membuat pengambilan keputusan menjadi tidak efektif.
ÔÇ£Yang biasa bikin kacau ini koordinator, subkoordinator, verifikator,ÔÇØ kata Bahlil.
Akselerasi di sektor hulu energi ini menjadi agenda mendesak bagi pemangku kepentingan guna mengejar target produksi minyak yang dipatok mencapai 1 juta barel per hari pada periode tahun 2029 hingga 2030.
