Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memiliki kaitan dengan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Amran di kediamannya, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/5/2026) guna merespons laporan efektivitas program terhadap sektor pangan.
Amran menjelaskan bahwa inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini murni menyasar aspek kesehatan dan pemenuhan gizi kelompok rentan, mulai dari balita hingga anak sekolah. Menurutnya, sasaran penerima manfaat yang mencakup anak dalam kandungan membuktikan bahwa program ini jauh dari kepentingan politik praktis.
"Kalau mau segi politik, Bapak Presiden ini tidak ada segi politis. Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri. Pemilu 2029 enggak ada hubungannya," ujar Amran, Menteri Pertanian.
Selain aspek gizi, Amran menyoroti peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPOG) atau Dapur MBG sebagai penyerap hasil produksi para petani lokal. Mekanisme ini menempatkan program tersebut sebagai instrumen penggerak roda ekonomi di wilayah pedesaan melalui peningkatan permintaan bahan baku masakan.
"Ekonomi berputar di desa itu. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," tutur Amran, Menteri Pertanian.
Dilansir dari Money, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dampak signifikan program ini terhadap kinerja ekonomi nasional pada kuartal I-2026. Sektor pertanian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,97 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi sebesar 12,57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pencapaian tersebut menempatkan sektor pertanian sebagai kontributor PDB terbesar ketiga di Indonesia. Di saat yang sama, sektor peternakan juga menunjukkan performa impresif dengan angka pertumbuhan mencapai 11,84 persen akibat lonjakan permintaan protein hewani.
"Seiring meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya demi memenuhi permintaan selama momen Ramadhan dan Idul Fitri dan juga program MBG," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
