Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan temuan manipulasi nilai dokumen perdagangan ekspor impor atau trade misinvoicing kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (21/05/2026).
Aksi penggelapan dana ekspor tersebut ditemukan setelah pihak Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit (palm oil).
Laporan yang dilansir dari Investor Daily menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara harga ekspor yang tercatat di dalam negeri dan nilai yang dibayarkan oleh pihak pengimpor di Amerika Serikat.
Sebagai contoh, salah satu perusahaan mencantumkan harga ekspor sebesar US$ 2,6 juta, padahal nominal yang dibayarkan oleh importir mencapai US$ 4,2 juta.
ÔÇ£Jadi, 57% lebih rendah. Ada yang lebih gila lagi, satu perusahaan lagi, di sini ekspor US$ 1,43 juta. Di sana (impor) 4 jutaan dolar AS. Berubah harganya 200%. Kita mau deteksi kapal per kapal," jelas Purbaya saat ditemui awak media di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (21/05/2026).
Pemerintah kini tengah mengambil langkah strategis untuk memperketat pengawasan perdagangan internasional demi mencegah kebocoran anggaran negara yang lebih besar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pembentukan badan ekspor baru yang memegang peran sebagai eksportir tunggal di Indonesia pada sidang paripurna DPR RI, Rabu (20/05/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut diberi nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
ÔÇ£Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut,ÔÇØ kata Airlangga pada konfrensi pers di DPR RI.
Langkah pendirian badan tunggal ini didukung oleh kementerian terkait sebagai instrumen pengawasan keuangan yang lebih akuntabel.
Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebut pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia merupakan upaya transparansi transaksi.
Melalui regulasi yang akan disusun dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, pembentukan badan ekspor ini ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menekan kebocoran penerimaan negara.
