Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras kepada jajarannya untuk segera meningkatkan efektivitas kerja dalam acara simposium PT SMI di Jakarta pada Rabu (22/4/2026). Dilansir dari Kompas, pemerintah akan memperketat reformasi internal serta memberlakukan sanksi bagi aparatur yang dinilai lamban.
Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap pola kerja birokrasi yang sering kali baru bereaksi setelah dijatuhi sanksi administratif atau mutasi jabatan. Purbaya menekankan bahwa kedisiplinan eksekusi menjadi poin utama dalam perbaikan tata kelola di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Di birokrasi, sering kali perintah sudah diberikan, tapi tidak dijalankan. Kalau sudah dipindahkan baru bereaksi,ÔÇØ kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Lemahnya penyampaian hasil atau delivery kebijakan menjadi sorotan utama sang menteri dalam mengevaluasi kinerja bawahan. Menurutnya, kualitas kebijakan yang telah disusun dengan baik tidak akan memberikan dampak nyata jika tidak diikuti dengan pelaksanaan yang kuat di lapangan.
"Banyak kebijakan bagus, tapi delivery-nya lemah," ucap Purbaya, Menteri Keuangan.
Ketegasan dalam menegakkan standar kinerja baru ini akan dilakukan secara serius untuk memastikan setiap instruksi dijalankan tanpa penundaan. Purbaya menyatakan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang mengabaikan perintah kerja.
"Kalau saya suruh, kerjakan. Kalau enggak (dikerjakan), siap-siap saja angkat koper," tutur Purbaya, Menteri Keuangan.
Meskipun menerapkan kebijakan sanksi yang ketat, pemerintah juga telah menyiapkan sistem penghargaan bagi para pegawai yang menunjukkan dedikasi dan prestasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara disiplin dan motivasi kerja di lingkungan kementerian.
"Tapi kalau kerjanya bagus, nanti kita kasih penghargaan setinggi-tingginya, termasuk insentif," katanya Purbaya, Menteri Keuangan.
Selain masalah sumber daya manusia, mantan Kepala Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) tersebut menyoroti buruknya perencanaan proyek pemerintah yang menyebabkan ketidakpastian bagi para pemodal. Masalah ini mencakup studi kelayakan yang lemah hingga ketidakjelasan alokasi anggaran yang memicu mundurnya investor.
Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pemantauan secara langsung dianggap sebagai kunci utama dalam memperkuat kepercayaan pasar. Purbaya menuntut setiap rancangan proyek harus memiliki skema risiko dan pelaksanaan yang transparan sejak awal.
"Eksekusi program harus disiplin. Proyek harus siap, koordinasi pusat dan daerah harus sinkron, dan monitoring real-time harus berjalan," tutur Purbaya, Menteri Keuangan.
