Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya anomali pada data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dalam rapat di Komisi IX DPR RI, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026). Sebanyak 47.210 peserta dari golongan mampu ditemukan masih terdaftar sebagai penerima subsidi pemerintah.
Temuan ini diperoleh setelah dilakukannya konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan informasi yang dilansir dari Nasional, distribusi anggaran jaminan kesehatan tersebut dinilai belum sepenuhnya menyasar 50 persen masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah.
"Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Ketidakakuratan data ini bahkan sempat mencakup pejabat internal di lingkungan kementerian. Menkes menyinggung bahwa Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, pernah secara tidak sengaja terdata ke dalam sistem bantuan iuran tersebut.
"Saya, kalau saya boleh bercanda sedikit, Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, gitu ya, pernah ya," ucap Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Selain data PBI, Kemenkes mengidentifikasi ketidaktepatan sasaran pada kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda sebanyak 35 juta data. Sementara itu, untuk kategori PBPU-BP Kelas 3, ditemukan 11 juta data yang juga dinilai kurang tepat sasaran.
"Itu ada juga 35 juta yang kita identifikasi berdasarkan data BPS yang kurang tepat sasaran. Kemudian PBU BP Kelas 3 itu juga ada 11 juta yang kurang tepat sasaran," ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Pemerintah kini berencana melakukan integrasi data secara menyeluruh untuk memperbaiki distribusi bantuan. Langkah ini mencakup penghapusan data warga di kategori 10 persen terkaya (Desil 10) guna dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Nah, lebih baik kita kurangi yang Desil 10, yang 10 persen terkaya, kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang Desil 5," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Penataan ulang data ini menjadi krusial mengingat total data yang dianggap tidak tepat sasaran mencapai angka puluhan juta dari keseluruhan 159 juta data peserta. Evaluasi sistem pendataan akan terus dilanjutkan untuk memastikan efisiensi anggaran negara.
"Karena kita masih melihat masih ada lumayan besar nih, puluhan juta dari data 159 juta tadi yang belum tepat sasaran," imbuh Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
