Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, mengajak para pemimpin dunia dan rimbawan internasional untuk memperkuat soliditas serta multilateralisme demi melindungi kelestarian hutan global. Seruan tersebut disampaikan dalam sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, pada Senin (11/5/2026).
Dilansir dari Investor Daily, tantangan krisis iklim memerlukan tindakan nyata meskipun kondisi geopolitik global saat ini sedang mengalami kompleksitas. Antoni menegaskan bahwa misi melindungi paru-paru dunia harus tetap menjadi fokus utama bagi para rimbawan di seluruh dunia demi menghadapi ancaman lingkungan yang kian berat.
Solidaritas global dinilai sebagai kunci utama karena permasalahan lingkungan saat ini tidak lagi bisa diselesaikan melalui pendekatan yang terfragmentasi. Menhut menekankan pentingnya semangat kolektif dalam menghadapi tantangan lintas batas negara tersebut.
"Melindungi hutan dunia di tengah lanskap geopolitik yang kompleks saat ini memerlukan pembaruan semangat multilateralisme. Kita membutuhkan solidaritas yang semakin kuat serta aksi kolektif yang nyata untuk memastikan keberlangsungan hutan bagi generasi mendatang," ujar Antoni di hadapan para delegasi PBB.
Pemerintah Indonesia mendorong komunitas internasional untuk memandang kawasan hutan melampaui kepentingan politik maupun batas administratif semata. Penguatan kemitraan multipihak dipandang sebagai satu-satunya metode efektif untuk memobilisasi investasi dan dukungan teknis bagi pengelolaan hutan berkelanjutan.
"Kami mengingatkan seluruh negara anggota PBB bahwa di tengah segala perbedaan yang ada, komitmen terhadap kelestarian alam dan perlindungan keanekaragaman hayati harus tetap menjadi prioritas bersama demi masa depan bumi yang lebih hijau dan inklusif," pungkas Antoni.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan internasional tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York. Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Dyah Murtiningsih.
