Komisi V DPR RI memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti ke Jakarta Pusat pada Kamis (21/5/2026) untuk meminta penjelasan mengenai kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Senin (27/4/2026).
Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL Commuter Line Jakarta-Cikarang, dilansir dari Detik Finance. Pemaparan kronologi oleh Menteri Perhubungan didampingi dengan penayangan video ilustrasi kejadian.
Peristiwa tragis ini dilaporkan memakan 124 korban, dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 5 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, serta 103 korban lainnya telah diperbolehkan pulang.
Awalnya, KRL Jakarta-Cikarang KA 5568A tiba di Stasiun Bekasi pukul 20.34 WIB atau semenit lebih awal dari jadwal. Tidak lama kemudian, KA Sawunggalih 116B menyusul masuk ke stasiun yang sama pada pukul 20.35 WIB.
"(KA Sawunggalih) terlambat 5 menit dari jadwal. Kereta Sawunggalih berhenti di Bekasi untuk menaikkan penumpang. (KA) Sawunggalih melintas Stasiun Bekasi Timur pukul 20.39 WIB," ujar Dudy, Menteri Perhubungan.
Situasi mulai terganggu ketika sebuah taksi mogok di tengah rel sehingga menemper KA 5181B Cikarang-Jakarta yang melintas pukul 20.48 WIB. Dampak dari insiden tersebut memicu kerumunan warga di sekitar lokasi untuk melihat kejadian.
"KA 5568A sudah terlambat 8 menit diberangkatkan 20.45 WIB. (Lalu) 20.49 WIB, KA KRL Jakarta-Cikarang 5568A tiba di Stasiun Bekasi Timur. KRL 6066B tiba di stasiun Bekasi, ini ada KRL yang di belakang Pak. KA KRL 5568A tiba 20.49 WIB di Stasiun Bekasi Timur sudah terlambat 9 menit. Kereta sempat berangkat, namun terhenti atau berhenti karena adanya kerumunan di depan untuk melihat kejadian temperan disebut," terang Dudy, Menteri Perhubungan.
Selanjutnya, KA Argo Bromo Anggrek melintas di Stasiun Bekasi Timur pukul 20.51 WIB, melaju lebih cepat 3 menit dari jadwal dengan kecepatan mencapai 108 kilometer per jam. Tabrakan hebat akhirnya tidak terhindarkan pada pukul 20.52 WIB.
"Selanjutnya, Kementerian Perhubungan menghormati proses investigasi yang saat ini masih berlangsung oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan mendukung pelaksanaan secara independen profesional setelah transparan," terang Dudy, Menteri Perhubungan.
