Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru saja menerima pukulan politik yang cukup telak dari Kongres. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS secara resmi menyetujui sebuah resolusi yang bertujuan untuk membatasi wewenang perang presiden dalam menghadapi konflik dengan Iran.
Langkah tegas ini dianggap sebagai bentuk teguran paling nyata dari pihak legislatif terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh Gedung Putih. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) waktu setempat.
Partai Demokrat sebenarnya telah memperjuangkan pembatasan wewenang ini selama berbulan-bulan, baik di tingkat DPR maupun Senat. Namun, upaya ini baru membuahkan hasil setelah sejumlah anggota Partai Republik mulai memberikan dukungan dalam beberapa pekan terakhir.
Dukungan Lintas Partai dan Pembelotan Anggota Republik
Hasil pemungutan suara menunjukkan angka tipis, yakni 215 suara setuju berbanding 208 suara yang menolak resolusi tersebut. Menariknya, terdapat empat politisi dari Partai Republik yang memilih untuk membelot dari kebijakan partai mereka demi mendukung resolusi ini.
Daftar anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung pembatasan wewenang perang Trump:
- Thomas Massie
- Brian Fitzpatrick
- Tom Barrett
- Warren Davidson
Kehadiran empat anggota Republik ini memberikan legitimasi lebih kuat pada resolusi yang diajukan oleh Partai Demokrat. Hal ini menandakan adanya keretakan internal dalam dukungan partai terhadap agenda militer presiden.
Sikap kritis Kongres terhadap Trump ternyata tidak hanya terbatas pada masalah konflik dengan Iran. Belakangan ini, para senator dari Partai Republik juga mulai menunjukkan perlawanan terhadap sejumlah penggunaan dana yang dianggap kontroversial.
Salah satu poin yang memicu perdebatan adalah alokasi dana sebesar US$1,8 miliar yang disebut sebagai dana antipenyalahgunaan kekuasaan. Para senator khawatir dana ini akan disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi presiden di masa depan.
Tantangan Terhadap Anggaran dan Fasilitas Gedung Putih
Selain masalah kewenangan perang, pihak Senat juga telah resmi menghapus rencana pendanaan untuk proyek pengamanan ruang acara atau ballroom di kompleks Gedung Putih. Proyek ini sebelumnya sangat diinginkan oleh Donald Trump untuk menunjang kegiatannya.
Keputusan pembatalan anggaran tersebut diambil setelah pejabat pengawas fiskal menyatakan bahwa rencana itu melanggar aturan anggaran negara. Berikut adalah ringkasan beberapa poin ketegangan antara Kongres dan pemerintahan Trump:
| Isu Kebijakan | Tindakan Kongres | Alasan Utama |
|---|---|---|
| Kewenangan Perang Iran | Pengesahan Resolusi Pembatasan | Membatasi kekuasaan mutlak presiden dalam militer. |
| Dana US$1,8 Miliar | Penolakan oleh Senator Republik | Kekhawatiran penyalahgunaan dana untuk kompensasi politik. |
| Proyek Ballroom Gedung Putih | Penghapusan Anggaran | Dinyatakan melanggar ketentuan fiskal oleh pengawas. |
Tabel di atas merangkum bagaimana Kongres mulai memperketat pengawasan terhadap setiap kebijakan fiskal dan militer yang diajukan oleh pemerintahan Trump. Hal ini menunjukkan fungsi pengawasan berjalan semakin ketat di Capitol Hill.
Mekanisme Checks and Balances di Kongres
Resolusi yang disahkan kali ini berbentuk resolusi bersama, yang memiliki prosedur khusus dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Meski harus disetujui oleh dua kamar di Kongres, dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan presiden untuk mulai berlaku.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Senat AS, resolusi jenis ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang formal. Meski begitu, nilai politisnya sangat tinggi sebagai simbol perlawanan legislatif terhadap eksekutif.
Gregory Meeks, anggota DPR dari Demokrat yang mengajukan resolusi ini, menyatakan rasa bangganya atas hasil pemungutan suara tersebut. Ia mengapresiasi keberanian beberapa rekan dari Partai Republik yang bersedia berdiri bersama pihak oposisi.
Meeks menegaskan bahwa Kongres akan terus menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan agar pemerintah tetap berjalan sesuai koridor konstitusi. Menurutnya, tindakan ini adalah bagian dari tanggung jawab moral para wakil rakyat kepada negara.
Pembelaan dari Pihak Pendukung Trump
Di sisi lain, Ketua DPR AS Mike Johnson memberikan pembelaan bagi pihak yang menolak pembatasan kewenangan presiden tersebut. Ia memperingatkan bahwa langkah Kongres ini justru bisa membahayakan posisi Amerika Serikat di mata dunia.
Johnson menilai bahwa membatasi wewenang presiden saat ini akan melemahkan posisi tawar AS dalam meja negosiasi perdamaian. Ia juga menegaskan bahwa operasi militer yang dijuluki Epic Fury sebenarnya telah dinyatakan selesai.
Menurut Johnson, saat ini Donald Trump sedang berupaya keras untuk merampungkan perjanjian damai secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia meminta Kongres untuk memberikan ruang dan kepercayaan bagi presiden dalam menyelesaikan misi diplomatik tersebut.
Ia bahkan menyebut bahwa kemunculan resolusi ini sangat tidak tepat waktu dan bisa memberikan dampak negatif bagi stabilitas negara. Johnson tetap konsisten menganggap bahwa langkah pembatasan ini justru menjadi ancaman bagi keamanan nasional dalam jangka panjang.
