Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak dinamika ekonomi global terhadap stabilitas harga barang dan jasa di tingkat regional. Imbauan tersebut disampaikan menyusul pencapaian inflasi nasional yang bertahan pada level 2,42 persen secara tahunan (YoY) pada April 2026, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Kewaspadaan ini ditekankan agar jajaran pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri dengan kondisi domestik saat ini. Pemantauan langsung di lapangan dinilai krusial guna meredam efek pergeseran geopolitik global terhadap inflasi daerah.
"Kita masih bersyukur bahwa inflasi YoY masih di angka 2,42 persen pada April 2026. Namun, Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang," ujar Tito Karnavian dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Penegasan tersebut dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin. Agenda ini turut dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan.
Dalam kesempatan itu, laju inflasi Indonesia dilaporkan masih berada dalam kategori terkendali bila disandingkan dengan gejolak ekonomi yang menerpa sejumlah negara lain. Sinergi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diklaim menjadi kunci utama efektivitas pengendalian tersebut.
ÔÇ£Ada negara yang inflasinya sudah mencapai 612 persen. Bayangkan, harga barang dan jasa naik hingga enam kali lipat, sedangkan kita berada di angka 2,42 persen yang berarti masih terkendali,ÔÇØ tegas Tito Karnavian.
Data pergerakan inflasi menunjukkan bahwa sektor transportasi menjadi kontributor bulanan tertinggi dalam periode ini. Sebaliknya, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau berada pada posisi relatif stabil sehingga mampu menahan tekanan laju inflasi.
Guna mengantisipasi lonjakan lebih lanjut, instruksi khusus diarahkan kepada wilayah yang mencatat tingkat inflasi di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh. Pemerintah daerah setempat diminta segera mengatasi hambatan distribusi pangan, terutama untuk komoditas cabai merah yang memicu kenaikan harga.
ÔÇ£Sekali lagi, kita harus mengamati dampak kenaikan harga barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama akibat kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,ÔÇØ jelas Tito Karnavian.
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Selain itu, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, Perum Bulog, dan BPJPH turut mengikuti jalannya rapat secara daring.
