Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa implementasi program perumahan rakyat merupakan instrumen penting guna memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog bersama pengembang di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (5/5/2026).
Realisasi hunian bagi masyarakat disebut akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana dilansir dari Nasional, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus melalui penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan dukungan berbagai kebijakan insentif.
Langkah strategis pusat dalam mempermudah akses hunian meliputi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, terdapat kebijakan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
ÔÇ£Dari sisi tugas pemda dalam mengatasi kemiskinan, semakin banyak perumahan yang dibangun, baik oleh pemda maupun pengembang, maka angka kemiskinan juga akan semakin menurun,ÔÇØ ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/5/2026).
Mendagri menambahkan bahwa penguatan sektor properti akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih hidup di daerah. Aktivitas pengembang dalam menyerap bahan konstruksi dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan lahan secara optimal.
Optimalisasi ini nantinya berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari struktur bangunan yang telah berdiri legal.
ÔÇ£Jadi, daerah bisa meningkatkan PAD dari bangunan, PBB, dan lainnya. Itu tentu menguntungkan bagi daerah,ÔÇØ tegas Tito.
Pertemuan di Kelurahan Manggar Baru tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Gubernur Kalimantan Timur Rudy MasÔÇÖud. Hadir pula Wali Kota Balikpapan Rahmad MasÔÇÖud bersama jajaran pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membahas kolaborasi pembiayaan perumahan.
