Mendag Budi Santoso Tegaskan HET MinyaKita Tak Terkait Program B50

Mendag Budi Santoso Tegaskan HET MinyaKita Tak Terkait Program B50
Foto: Ilustrasi Mendag Budi Santoso Tegaskan HET MinyaKita Tak Terkait Program B50.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa rencana penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita tidak memiliki kaitan dengan implementasi program biodiesel B50. Penegasan tersebut disampaikan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Minggu (3/5/2026), guna menanggapi isu dampak lonjakan permintaan minyak kelapa sawit.

Kenaikan biaya produksi dan penguatan harga minyak sawit mentah (CPO) disebut sebagai faktor utama yang mendasari kebijakan tersebut, dilansir dari Money. Pemerintah dijadwalkan menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026, yang diprediksi akan memengaruhi dinamika harga CPO di pasar global maupun domestik.

Menteri Perdagangan memberikan klarifikasi mengenai faktor-faktor ekonomi yang memicu evaluasi harga minyak goreng subsidi tersebut secara murni.

"Enggak ada sama sekali (kaitan dengan B50). Ini kan faktor karena harga CPO naik, biaya produksi naik," ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Perubahan nilai ekonomi sejak penetapan harga terakhir menjadi landasan bagi kementerian untuk melakukan penyesuaian kondisi pasar saat ini.

"Apalagi harga HET MinyaKita itu sudah dari 2024. Kan sudah lama, semua kan pasti nilai ekonominya berubah," kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Budi menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis masih terus berjalan untuk mematangkan angka penyesuaian tersebut.

"Ya lagi kita bahas sekarang," katanya Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Meski pembahasan regulasi sedang berlangsung, pantauan harga di pasar menunjukkan tren yang dinilai masih cukup terkendali dan stabil di mayoritas wilayah.

"Hari ini harganya sekitar Rp 15.800-an. Sebelumnya Rp 15.900-an, berarti malah bagus,ÔÇØ kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Terdapat kendala distribusi di beberapa wilayah terpencil, seperti Papua, yang menyebabkan harga jual melampaui rata-rata nasional.

"Memang ada daerah tertentu yang agak mahal, misalnya di Papua karena faktor distribusi. Kami sudah minta Bulog untuk mendistribusikan ke Papua," pungkas Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Artikel terkait

Rekomendasi