Ekonomi syariah memiliki berbagai terminologi khusus yang bersumber dari Al-Qur'an, Assunah, dan ijtihad para ulama. Pemahaman terhadap istilah-istilah ini menjadi krusial dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.
Dalam dunia perbankan syariah, akad atau perjanjian menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak. Salah satu konsep dasar adalah Al Wadiah, yakni amanat berupa penitipan barang atau dana yang wajib dikembalikan saat pemilik memintanya.
Prinsip kerja sama usaha juga terbagi dalam beberapa skema utama. Mudharabah merupakan kemitraan pasif di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana, sementara pengelola menjalankan usaha dengan kesepakatan bagi hasil tertentu.
Berbeda dengan Mudharabah, Musyarakah merupakan kemitraan aktif. Dalam skema ini, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk usaha tertentu, sehingga keuntungan maupun risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.
Transaksi perdagangan dalam sistem syariah mengenal berbagai jenis akad sesuai dengan cara pembayaran dan penyerahan barang. Murabahah adalah salah satu yang paling populer, di mana penjual menyebutkan harga perolehan dan mengambil margin laba yang disepakati pembeli.
Untuk kebutuhan produksi atau barang pesanan, tersedia akad Istishna. Selain itu, terdapat Bai' Salam di mana pembeli melakukan pembayaran di muka secara penuh sebelum objek atau barang diserahkan kemudian hari.
Investasi keuangan syariah harus senantiasa berkaitan dengan sektor riil dan memiliki aset dasar atau underlying asset. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik yang dilarang seperti Gharar yang mengandung unsur ketidakpastian atau tipuan.
Sistem Pinjaman dan Jaminan
Dalam hal pinjam-meminjam, dikenal istilah Al Qard yang merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah. Nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan pada waktu yang telah disepakati bersama.
Terdapat pula Al Qardul Hasan yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa harapan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Sumber dananya biasanya berasal dari zakat, infak, atau sedekah, di mana peminjam cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.
Untuk mekanisme jaminan, sistem syariah menggunakan istilah Kafalah atau pemberian garansi oleh penanggung kepada pihak ketiga. Selain itu, dikenal pula Rahn yang identik dengan praktik gadai sebagai pengikatan diri dalam menjalankan kewajiban dengan memberikan jaminan pembayaran.
Pengawasan dan Regulasi Syariah
Operasional perbankan syariah di Indonesia diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah Nasional-MUI. Lembaga ini bertanggung jawab memastikan kehalalan akad, produk, serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
Setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah di internalnya. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjamin bahwa seluruh aktivitas ekonomi tetap berada pada koridor hukum Islam dan menghindari praktik Riba yang diharamkan.
