Megawati Soekarnoputri Serukan Reformasi PBB dan Penghapusan Hak Veto

Megawati Soekarnoputri Serukan Reformasi PBB dan Penghapusan Hak Veto
Foto: Ilustrasi Megawati Soekarnoputri Serukan Reformasi PBB dan Penghapusan Hak Veto.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyerukan reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika di Jakarta pada Sabtu (18/4/2026). Seruan tersebut mencakup penghapusan hak veto dan pemindahan markas besar PBB demi menjamin kesetaraan antarbangsa.

Gagasan tersebut dinilai sebagai bentuk keberlanjutan dari visi geopolitik Proklamator RI Soekarno yang pernah mendorong perombakan struktur organisasi internasional tersebut. Dilansir dari Nasional, Megawati menegaskan bahwa struktur PBB saat ini sudah tidak relevan karena masih berbasis pada konstelasi politik pasca-Perang Dunia II.

"Melalui pidato di PBB yang terkenal dengan judul 'To Build The World a New' pada 30 September 1960, Bung Karno menyerukan reformasi atau re-tooling PBB. Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno," ujar Megawati, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Presiden ke-5 RI ini memandang perlunya perubahan mendasar guna menghilangkan hak istimewa negara-negara besar. Langkah ini termasuk memperbarui landasan internasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai global yang inklusif.

"Bung Karno mengusulkan penghapusan hak veto yang dimiliki negara pemenang Perang Dunia II. Selain itu, perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional," tegas Megawati, Presiden ke-5 RI.

Selain masalah hak veto, pemindahan lokasi markas besar PBB ke wilayah netral turut menjadi sorotan utama dalam pidato kunci tersebut. Megawati berpendapat bahwa lokasi saat ini rentan terhadap pengaruh kekuatan besar dunia yang dapat mengganggu independensi organisasi.

"Dunia kini memerlukan pemikiran alternatif tentang bagaimana perdamaian dunia diwujudkan. Dalam perspektif ini, semangat KAA, Gerakan Non-Blok (GNB), dan pidato 'To Build The World A New' menjadi jawaban tentang pentingnya kesetaraan antarbangsa," jelas Megawati, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Sebagai langkah konkret untuk memperkuat kedaulatan negara-negara berkembang, Megawati mendorong agar dilakukan pertemuan tingkat tinggi antarnegara di kawasan tersebut. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan posisi tawar negara berkembang di kancah global.

"Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan. Di sinilah pemikiran geopolitik Bung Karno menjadi kompas bagi masa depan bangsa dan dunia," pungkas Megawati, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Artikel terkait

Rekomendasi