Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pada 28 Mei 2026 membawa pesan krusial bagi dunia. Di tengah situasi global yang penuh persaingan, konflik regional, serta krisis energi dan perubahan iklim, kedua pemimpin ini justru mempererat sinergi.
Keduanya secara tegas menyuarakan pentingnya kerja sama multilateral serta penghormatan terhadap hukum internasional demi menghadapi fragmentasi rantai pasok global. Fokus utama yang diangkat bukan hanya soal diplomasi antarnegara, melainkan bagaimana mempertahankan keteraturan di tengah gejolak dunia.
Laut Sebagai Fokus Utama Diplomasi Indonesia-Prancis
Walaupun banyak pihak menaruh perhatian pada sektor pertahanan, perdagangan, dan investasi, ada satu poin mendasar yang menyatukan agenda kedua negara tersebut. Poin fundamental yang menjadi penghubung berbagai isu strategis dalam diskusi mereka adalah persoalan kelautan.
Hal ini tercermin secara eksplisit dalam pernyataan bersama (joint statement) yang dirilis secara resmi oleh pihak Indonesia maupun Prancis. Keduanya menekankan perlunya jaminan kebebasan navigasi yang berlandaskan pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Perhatian khusus juga diberikan pada jalur-jalur laut strategis dunia, salah satunya adalah Selat Hormuz yang sangat vital bagi stabilitas global. Isu penyelesaian sengketa secara damai serta perlindungan keanekaragaman hayati laut internasional juga menjadi poin yang disepakati bersama.
Lebih lanjut, kedua pemimpin menyoroti urgensi penguatan tata kelola laut global melalui penerapan Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Langkah ini menunjukkan bahwa laut kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar ruang fisik atau jalur pengiriman barang antarnegara saja.
Saat ini, laut telah bertransformasi menjadi area strategis yang mengintegrasikan aspek keamanan, ekonomi, energi, lingkungan, hingga diplomasi. Laut berperan sebagai elemen "connecting the dots" yang menyatukan beragam kepentingan dunia yang saling bersinggungan satu sama lain.
Mengenal Pentingnya Instrumen Hukum BBNJ
Relevansi BBNJ dalam diskusi global saat ini menjadi semakin nyata mengingat cakupannya yang sangat luas di wilayah perairan internasional. Secara akademis, BBNJ merupakan kerangka hukum internasional di bawah UNCLOS yang berfokus pada perlindungan biodiversitas di laut lepas.
Selama ini, wilayah laut lepas atau area di luar yurisdiksi nasional suatu negara sering kali menghadapi dilema yang cukup besar. Wilayah ini mencakup hampir dua pertiga dari total lautan di bumi dan memiliki kekayaan hayati yang sangat melimpah.
Sayangnya, tata kelola di kawasan tersebut selama ini cenderung lemah karena tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas penuh di sana. Ketidakhadiran aturan yang kuat memicu berbagai risiko besar bagi ekosistem laut yang seharusnya dilindungi bersama.
Beberapa ancaman nyata yang terus menghantui wilayah laut lepas antara lain:
- Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab.
- Praktik penangkapan ikan yang merusak dan tidak mendukung keberlanjutan ekosistem laut.
- Pencemaran lingkungan laut yang masif akibat aktivitas manusia dan industri.
- Tekanan dari perubahan iklim global yang kian memburuk tanpa adanya mekanisme perlindungan memadai.
Oleh karena itu, kemunculan BBNJ dianggap sebagai pencapaian penting dalam sejarah evolusi tata kelola lautan di tingkat dunia. Perjanjian internasional ini mencakup berbagai aspek krusial untuk menjaga kelestarian laut bagi generasi mendatang.
Poin-poin utama yang diatur dalam perjanjian BBNJ meliputi:
- Konservasi serta pemanfaatan biodiversitas laut lepas secara berkelanjutan dan terukur.
- Penerapan mekanisme pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik laut.
- Pengembangan alat manajemen berbasis kawasan atau Area-Based Management Tools (ABMTs), termasuk kawasan konservasi.
- Peningkatan kapasitas antarnegara serta percepatan transfer teknologi kelautan yang lebih merata.
Implementasi poin-poin di atas diharapkan mampu menutup celah hukum yang selama ini dieksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di laut lepas. Dengan adanya aturan ini, setiap negara memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga kekayaan biodiversitas laut internasional.
Posisi Strategis Indonesia dalam Arsitektur Maritim Global
Bagi Indonesia, keberadaan BBNJ memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena menyangkut kepentingan nasional jangka panjang. Sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di antara dua samudera besar, Indonesia sangat bergantung pada stabilitas laut global.
Laut bagi bangsa Indonesia bukan sekadar garis batas teritorial, melainkan ruang hidup yang menyediakan pangan dan sumber ekonomi. Laut juga merupakan identitas geopolitik yang memperkuat posisi tawar Indonesia di mata internasional dalam berbagai perundingan.
Indonesia memilih untuk tidak bersikap pasif dalam menghadapi perkembangan rezim hukum BBNJ yang baru ini. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menunjukkan peran aktif sejak tahap negosiasi internasional dimulai.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengupayakan langkah strategis berikut:
- Memperkuat implementasi instrumen manajemen berbasis kawasan (ABMTs) di tingkat nasional.
- Mengintegrasikan pengalaman pengelolaan kawasan konservasi nasional ke dalam standar internasional.
- Mendorong kolaborasi riset kelautan untuk mendukung data ilmiah dalam pengambilan kebijakan.
- Melakukan sinkronisasi aturan domestik agar sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam BBNJ.
Langkah nyata lainnya ditunjukkan melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam Living High Seas Partnership. Kolaborasi internasional ini bertujuan mendorong implementasi BBNJ melalui sinergi antara negara, organisasi dunia, dan para ilmuwan kelautan.
Dalam kemitraan ini, Indonesia mendapatkan posisi terhormat sebagai salah satu negara pelopor untuk tata kelola laut lepas di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh Indonesia mulai meluas dalam arsitektur tata kelola lautan dunia.
Tantangan dan Masa Depan Ekonomi Biru
Penting untuk dipahami bahwa isu BBNJ tidak hanya terbatas pada masalah lingkungan hidup semata. Perjanjian ini memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas keamanan maritim, ketahanan pangan global, hingga masa depan ekonomi biru.
Di abad ke-21, negara yang memiliki diplomasi maritim yang kuat serta penguasaan sains kelautan yang mumpuni akan memimpin arah masa depan. Tata kelola laut yang berkelanjutan akan menjadi salah satu arena penentu dominasi dan kesejahteraan sebuah bangsa.
Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dalam peta kekuatan maritim global melalui:
| Aspek Fokus | Langkah Strategis yang Diperlukan |
|---|---|
| Regulasi | Melakukan harmonisasi antara hukum nasional dengan aturan internasional BBNJ. |
| Riset Kelautan | Meningkatkan kapasitas penelitian untuk memahami potensi sumber daya genetik laut. |
| Diplomasi | Memperkuat posisi dalam forum multilateral untuk memastikan keadilan bagi negara berkembang. |
| Kesejahteraan | Menghubungkan agenda konservasi dengan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. |
Meskipun tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan BBNJ tidaklah mudah, arah kebijakan Indonesia sudah mulai terlihat jelas. Diplomasi kelautan Indonesia kini telah melangkah jauh melampaui kepentingan domestik yang bersifat sempit.
Indonesia kini bergerak menuju pembentukan tatanan kelautan global yang lebih transparan, adil, dan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Di tengah dunia yang kian terpecah, laut kembali berfungsi sebagai pemersatu yang menghubungkan kepentingan bersama seluruh umat manusia.
