Rapat Kerja Tahunan 2026 Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim memfokuskan momentum untuk memperkuat sinergi antarbank pembangunan daerah (BPD). Langkah ini diambil guna menghadapi tantangan transformasi industri perbankan daerah, seperti dikutip dari Keuangan.
Agenda krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan operasional, hingga pengembangan layanan digital yang terintegrasi.
Forum yang berlangsung pada 20-21 Mei 2026 di Jakarta ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Gubernur NTT, perwakilan Kepala Daerah seluruh Anggota KUB Bank Jatim, Kepala OJK Perwakilan masing-masing Anggota KUB Bank Jatim, serta jajaran Komisaris dan Direksi Bank Jatim.
Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo memaparkan bahwa pihaknya berfokus pada strategi penguatan fundamental bisnis, percepatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah melalui kolaborasi antaranggota KUB sepanjang tahun 2026.
Sebagai pihak penyelenggara, Bank Jatim menjadikan rapat kerja ini sebagai wadah evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk menentukan arah bisnis yang berkelanjutan di seluruh jaringan KUB.
"Skema KUB antara Bank Jatim dan seluruh anggota tidak hanya penting dalam memperkuat struktur permodalan bank daerah, tetapi juga membuka ruang transformasi kelembagaan dan peningkatan daya saing BPD di era digital. Sehingga kami optimis sinergi yang terjalin melalui KUB akan mampu memperluas akses layanan keuangan, memperkuat daya tahan industri perbankan daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan penyelenggaraan Rapat Kerja Tahunan 2026 bersama KUB ini sekaligus menjadi bukti komitmen Bank Jatim dalam menjaga konsistensi transformasi bisnis dan memperkuat langkah menuju visi menjadi BPD nomor satu di Indonesia," jelas Winardi.
Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Heru Kristiyana menilai forum tersebut bertindak sebagai wadah strategis untuk menyatukan arah pengembangan KUB agar menjadi motor transformasi BPD di Indonesia.
Menurut Heru, pembentukan KUB berakar dari kebutuhan memperkuat struktur industri perbankan nasional yang mengalami ketimpangan modal antara bank besar dan kecil, sehingga koordinasi melalui rapat tahunan diperlukan agar penguatan modal BPD lebih terarah serta transparan.
ÔÇ£Kami melihat situasi itu tidak ideal. Dari situ muncul gagasan memperkuat permodalan melalui konsolidasi dan KUB,ÔÇØ ujar Heru pada Rabu (20/5).
Skema KUB dinilai paling cocok dengan karakteristik BPD yang dekat dengan pemerintah daerah, di mana bank induk mendapat pertumbuhan anorganik via konsolidasi, sedangkan bank anggota memperoleh sokongan modal, likuiditas, manajemen risiko, hingga ekspansi bisnis.
ÔÇ£Memang sinerginya seperti itu. Supaya nanti kita tumbuh bersama besar bersama dan bisa memberikan kontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,ÔÇØ katanya.
Saat ini, anggota KUB Bank Jatim terdiri dari lima BPD, yaitu Bank NTB Syariah, Bank Sultra, Bank NTT, Bank Lampung, dan Bank Banten, yang dinilai mulai memberikan dampak positif pada pertumbuhan aset.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar BPD terhadap bank umum nasional mencatatkan total aset sebesar Rp1,036 triliun, kredit Rp656,87 triliun, dan dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp782,04 murnis. Komposisi DPK Pemda di BPD didominasi oleh Giro di atas 75-90%, deposito sebesar 5-25% per tahun, dan tabungan sebesar 1-3%.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut KUB membawa semangat kolaborasi antardaerah untuk mendongkrak daya saing, sekaligus menjadi aliansi strategis dalam menjawab tantangan perbankan masa depan.
Emil menambahkan bahwa dinamika geopolitik global, digitalisasi, perubahan perilaku nasabah, kehadiran bank digital, serta ancaman siber yang meningkat memaksa bank konvensional bergerak lebih cepat.
ÔÇ£KUB ini bukan hanya regulatory compliance semata, tapi strategic alliance. Dengan sinergi ini kita ingin membangun kekuatan kolektif agar BPD lebih agile menghadapi perubahan,ÔÇØ ujarnya.
Hubungan dagang yang kuat antara Jawa Timur dengan wilayah anggota KUB seperti Banten, Lampung, NTB, NTT, dan Sulawesi Tenggara diyakini Emil mampu membuka peluang bisnis baru dan menjadi motor pertumbuhan industri perbankan daerah.
Melalui mekanisme pembagian sumber daya, KUB juga dinilai mempercepat standarisasi tata kelola, efisiensi sistem teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM.
ÔÇ£Ini bukan zero-sum game dalam perekonomian. Tetapi ini sekali lagi adalah sebuah value added yang kita dorong. Bagaimana kita memberikan ekonomi selama ini ke Jawa Timur,ÔÇØ tambah Emil.
Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah, Syariah, dan Daerah OJK Defri Andri menyampaikan bahwa langkah penguatan BPD lewat KUB krusial demi mendongkrak resiliensi industri perbankan daerah di tengah tekanan ekonomi global.
Defri menguraikan bahwa meski ekspansi kredit perbankan nasional per Maret 2026 tumbuh 9,5% secara tahunan, kendali utama masih dipegang bank skala besar, sementara BPD masih bergelut dengan keterbatasan modal, tata kelola, infrastruktur IT, serta ketergantungan pada dana pemda.
ÔÇ£BPD masih memiliki ketergantungan terhadap dana pemda sekitar 17%-26% pada periode tertentu. Ini menjadi tantangan tersendiri sehingga penguatan tabungan dan digitalisasi menjadi penting,ÔÇØ katanya.
Guna mengoptimalkan skema ini, OJK tengah merancang pola pengawasan terintegrasi baru berbasis konsep supervisory college untuk memastikan implementasi sinergi berjalan selaras antara bank induk dan anggota KUB.
Defri berharap KUB mampu memperluas kerja sama bisnis antardaerah yang mencakup pengelolaan dana, kredit sindikasi, layanan pajak, trade finance, keamanan siber, hingga transfer pengetahuan SDM.
ÔÇ£Sinergi bisnis yang dibangun di dalam KUB diharapkan tidak hanya terbatas pada aktivitas perbankan, namun juga dapat mendorong sinergi ekonomi antardaerah, sehingga dapat mengoptimalisasi pemanfaatan potensi bisnis, serta percepatan pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,ÔÇØ kata Defri.
