Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah untuk segera menekan ketergantungan impor dan memperkuat produksi dalam negeri, Senin (18/5/2026). Langkah tersebut dinilai mendesak demi meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh angka Rp 17.668 per dollar AS.
Dilansir dari Money, penurunan nilai mata uang ini menjadi peringatan serius bagi perekonomian Indonesia karena berpotensi memperluas pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketergantungan terhadap barang luar negeri memicu lonjakan biaya produksi industri serta kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar domestik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh organisasi buruh tersebut, nilai impor Indonesia saat ini berkisar antara Rp 300 triliun hingga Rp 350 triliun per bulan. Dalam skala tahunan, aliran dana ke luar negeri untuk belanja komoditas tersebut mencapai Rp 3.600 triliun hingga Rp 4.000 triliun.
Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, menilai penguatan sektor manufaktur dan pertanian lokal merupakan strategi utama untuk menjaga stabilitas mata uang dan menyediakan lapangan kerja.
"Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor. Penguatan produksi dalam negeri harus menjadi agenda utama negara agar ekonomi nasional lebih kuat dan lapangan kerja semakin luas," ujar Arnod Sihite, Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai.
Tingginya arus impor saat ini mencakup sektor vital seperti gula, kedelai, daging, bahan kimia, besi baja, hingga produk farmasi. Kondisi ini membuat sektor UMKM dan pertanian lokal belum berkembang optimal karena besarnya dana yang mengalir ke luar negeri.
"Nilainya sangat drastis. Menurut data BPS mencapai Rp 300 triliun hingga Rp 350 triliun setiap bulan. Kalau dihitung dalam satu tahun, angkanya bisa menembus Rp 3.600 triliun sampai Rp 4.000 triliun," papar Arnod Sihite, Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai.
Guna mengatasi persoalan ini, KSPSI mengusulkan sejumlah langkah konkret kepada pemerintah, termasuk peningkatan subsidi pupuk, modernisasi irigasi, serta pembatasan impor saat masa panen raya. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek negara juga perlu diperketat.
"Indonesia tidak kekurangan sumber daya maupun tenaga kerja. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan terhadap produksi nasional agar ekonomi tumbuh lebih kuat, pengangguran menurun, dan kesejahteraan rakyat semakin merata," ucap Arnod Sihite, Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai.
Arnod menambahkan bahwa pembenahan regulasi secara berpihak pada industri lokal akan memaksimalkan perputaran uang di dalam negeri.
"Dampaknya bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, tetapi juga terbukanya jutaan lapangan kerja baru dan meningkatnya daya beli masyarakat," tutur Arnod Sihite, Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai.
