Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yorrys Raweyai mendesak Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan janji-janji politik ketenagakerjaan secara konkret. Pernyataan tersebut disampaikan merespons pidato Presiden saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnod Sihite, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam merespons keluhan pekerja sektor informal. Menurutnya, rencana penurunan potongan komisi bagi pengemudi ojek daring merupakan kabar baik bagi para pekerja.
"Apa yang disampaikan Presiden terkait penurunan potongan aplikator ojol kita sambut dengan baik. Ini menjadi angin segar bagi para pekerja sektor informal yang selama ini mengeluhkan besaran potongan," kata Arnod dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat.
Pihak serikat buruh juga menaruh perhatian pada program penyediaan satu juta hunian. Namun, Arnod mengingatkan bahwa terdapat hambatan akses bagi pekerja muda akibat catatan keuangan pada layanan pinjaman daring.
"Terima kasih atas janji Presiden soal satu juta rumah. Namun perlu diperhatikan, banyak generasi muda yang kesulitan mengakses karena persoalan pinjol. Harus ada aturan yang memudahkan mereka mendapatkan rumah, termasuk memastikan lokasi rumah dekat dengan tempat kerja," katanya.
Mengenai regulasi baru, KSPSI mendorong pemerintah untuk mempercepat penyusunan aturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Langkah ini dianggap krusial agar payung hukum tersebut dapat segera memberikan perlindungan nyata di lapangan.
"Percepatan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan harus segera dilakukan agar implementasinya tidak terhambat," ujarnya.
KSPSI kemudian menyoroti perlunya efektivitas Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Arnod memberikan penekanan pada penyelesaian kasus-kasus yang belum tuntas, seperti pemenuhan hak karyawan di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
"Satgas mitigasi PHK harus benar-benar bekerja cepat dan efektif. Jangan sampai kejadian seperti di Sritex terulang, di mana sudah dipailitkan PN Semarang sekitar Rp 238 miliar pesangon belum dicairkan dan berdampak pada sekitar 9.000 eks karyawan, yang 80 persen di antaranya adalah pekerja perempuan," jelasnya.
Federasi buruh tersebut menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah akan sangat bergantung pada eksekusi yang transparan. Arnod menutup keterangannya dengan harapan agar pemerintah tidak menunda pengambilan tindakan di lapangan.
"KSPSI berharap pemerintah mengambil langkah cepat dan konkret persoalan ketenagakerjaan," tutur Arnod.
Dalam pidatonya di Monas, Presiden Prabowo menegaskan penolakan terhadap skema potongan komisi sebesar 20 persen oleh perusahaan aplikator transportasi daring. Ia menjanjikan penurunan beban biaya yang harus disetorkan para pengemudi.
"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen," ujar Prabowo.
Massa menyambut riuh pernyataan Kepala Negara mengenai penyesuaian tarif potongan tersebut. Prabowo menegaskan bahwa angka potongan harus ditekan lebih rendah lagi.
"Harus di bawah 10 persen," sambung Prabowo.
Selain masalah ojol, pemerintah menargetkan dimulainya pembangunan satu juta rumah pada tahun ini. Program tersebut direncanakan bakal terintegrasi dengan kawasan-kawasan industri guna memudahkan mobilitas pekerja.
"Sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah kita akan mulai tahun ini juga. 1 juta rumah dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri," kata Prabowo.
