Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyepakati penguatan sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi investasi di kawasan industri nasional. Pertemuan strategis yang membahas hambatan investasi ini dipimpin langsung oleh Kepala KSP Dudung Abdurachman pada Jumat (29/5/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.
Ketua Umum HKI Akhmad MaÔÇÖruf Maulana menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik yang kuat bagi investor asing melalui modal pasar domestik yang besar, agenda hilirisasi, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, akselerasi eksekusi dan kepastian regulasi di lapangan tetap menjadi catatan krusial bagi para pelaku usaha.
"Minat investor untuk masuk ke Indonesia masih tinggi. Hal yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana proses investasi dapat berjalan lebih cepat, lebih sinkron, dan memiliki kepastian waktu yang jelas. Ini yang kami diskusikan bersama KSP," ujar Akhmad MaÔÇÖruf Maulana, Ketua Umum HKI.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pengelola kawasan industri menyampaikan hambatan spesifik seperti implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penyediaan listrik, hingga tumpang tindih tata ruang dengan lahan pertanian.
Penyelesaian hambatan regulasi ini dinilai mendesak mengingat persaingan menarik modal saat ini terjadi langsung antarnegara di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Malaysia.
Merespons kendala tersebut, pihak istana menyatakan kesiapan untuk menginventarisasi seluruh persoalan regulasi dan tata ruang yang menghambat masuknya modal. Langkah ini ditempuh melalui penguatan fungsi koordinasi kementerian teknis agar kendala menahun di daerah bisa segera diurai.
"Saya akan inventarisasi persoalan-persoalannya. Saya laporkan langsung kepada Presiden, dan kita cari jalan keluarnya bersama kementerian terkait agar hambatan investasi ini bisa segera diselesaikan," ujar Dudung Abdurachman, Kepala KSP.
Manajemen pemantauan di lapangan juga akan ditingkatkan oleh KSP untuk memastikan sumbatan birokrasi tidak menghentikan operasional kawasan ekonomi yang sedang berkembang.
"Kalau ada daerah atau kawasan industri yang menghadapi persoalan kronis dan menghambat investasi, sampaikan kepada kami. Saya siap datang langsung untuk melihat persoalannya di lapangan," tegas Dudung Abdurachman, Kepala KSP.
