Kantor Staf Presiden bersama Himpunan Kawasan Industri Indonesia menggelar pertemuan strategis untuk memperkuat koordinasi percepatan investasi pada Jumat, 29 Mei 2026, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Pertemuan yang dipimpin Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn.) Prof Dudung Abdurachman tersebut berfokus pada pembahasan berbagai hambatan lapangan yang dihadapi pelaku usaha kawasan industri nasional.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Akhmad MaÔÇÖruf Maulana menjelaskan bahwa daya tarik investasi dalam negeri masih sangat kuat di mata pelaku usaha internasional.
ÔÇ£Minat investor untuk masuk ke Indonesia masih tinggi. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana proses investasi dapat berjalan lebih cepat, lebih sinkron, dan memiliki kepastian waktu yang jelas. Ini yang kami diskusikan bersama KSP,ÔÇØ kata Akhmad MaÔÇÖruf Maulana, Ketua Umum HKI.
Sejumlah isu strategis dipaparkan dalam forum tersebut, meliputi implementasi Proyek Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, hingga persoalan tumpang tindih tata ruang lahan pertanian.
ÔÇ£Persaingan investasi saat ini tidak lagi hanya antar daerah, tetapi antar negara. Investor membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, maupun negara lain di kawasan. Karena itu kepastian hukum, kepastian waktu, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing investasi nasional,ÔÇØ tutur Akhmad MaÔÇÖruf Maulana, Ketua Umum HKI.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mengawal kelancaran proses perizinan dan ketersediaan utilitas di daerah.
ÔÇ£Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Asia. Dengan koordinasi yang kuat, kepastian regulasi, dan percepatan eksekusi di lapangan, kami optimistis investasi akan terus tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan target pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai,ÔÇØ ujar Akhmad MaÔÇÖruf Maulana, Ketua Umum HKI.
Merespons berbagai hambatan regulasi tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden menegaskan komitmen lembaga untuk mengurai sumbatan birokrasi dan segera melaporkan kendala yang ada kepada kepala negara.
ÔÇ£Saya akan inventarisasi persoalan-persoalannya. Saya laporkan langsung kepada Presiden, dan kita cari jalan keluarnya bersama kementerian terkait agar hambatan investasi ini bisa segera diselesaikan,ÔÇØ sebut Dudung Abdurachman, Kepala KSP.
Pihak Kantor Staf Presiden juga berjanji untuk mengintensifkan fungsi pengawasan lintas kementerian terhadap hambatan-hambatan investasi yang sudah berlangsung lama di daerah.
ÔÇ£Kalau ada daerah atau kawasan industri yang menghadapi persoalan kronis dan menghambat investasi, sampaikan kepada kami. Saya siap datang langsung untuk melihat persoalannya di lapangan,ÔÇØ tegas Dudung Abdurachman, Kepala KSP.
Lembaga kepresidenan ini memandang sektor industri memiliki peran krusial dalam menopang agenda hilirisasi serta penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan menuju target jangka panjang pemerintah.
ÔÇ£Kami mengapresiasi kontribusi HKI terhadap kemajuan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Peran kawasan industri sangat penting dalam mendukung target pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia Emas,ÔÇØ tandas Dudung Abdurachman, Kepala KSP.
