Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu, menilai penggunaan sepeda motor listrik merek Emmo sebagai kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) kurang ideal pada Sabtu (11/4/2026). Ia menyoroti keterbatasan jaringan purna jual brand tersebut di Indonesia.
Dilansir dari Detik Oto, Yannes mengungkapkan bahwa selain faktor jaringan yang masih terbatas, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) produk tersebut juga tergolong rendah. Saat ini, nilai TKDN motor listrik Emmo tercatat hanya mencapai angka 48,5 persen.
"Jelas tidak sepenuhnya ideal meski legal via e-Katalog LKPP. Emmo relatif baru (brand 2021), jaringan service masih terbatas, dan TKDN hanya 48,5% sehingga nilai tambah ekonomi rendah," ujar Yannes Pasaribu, pengamat otomotif senior ITB.
Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk pengadaan 21.801 unit kendaraan operasional lapangan di seluruh wilayah Indonesia. Yannes menekankan bahwa proyek berskala besar ini sangat membutuhkan jaminan reliabilitas jangka panjang serta ketersediaan suku cadang yang mumpuni.
Ketidaksiapan infrastruktur servis dikhawatirkan akan meningkatkan risiko waktu henti atau downtime jika terjadi kerusakan pada unit di lapangan. Hal ini berbeda dengan merek-merek yang sudah mapan dan memiliki jaringan 3S (Sales, Service, Spare Part) yang lebih luas di tanah air.
Selain aspek teknis mesin, pemilihan model motor jenis trail juga mendapatkan kritik karena dianggap kurang ergonomis bagi semua kalangan. Penggunaan motor trail dinilai akan menyulitkan pengendara perempuan atau ibu-ibu yang terlibat dalam distribusi makanan, terutama bagi mereka yang terbiasa menggunakan skuter matik.
Meskipun secara fungsional motor trail cocok untuk menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), faktor kenyamanan dan kesesuaian budaya tetap menjadi catatan penting. Hingga saat ini, pemilihan armada tersebut tetap menjadi bagian dari upaya pendistribusian gizi nasional ke pelosok daerah.
