Keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta mendorong masyarakat mulai mencari lokasi peristirahatan terakhir di kawasan penyangga seperti Bogor pada Kamis (7/5/2026). Dilansir dari Megapolitan, kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di ibu kota yang semakin padat menjadi alasan utama pergeseran tren ini.
Data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menunjukkan terdapat 118.348 petak makam dengan rata-rata 100 proses pemakaman setiap harinya. Saat ini, hanya tersedia 11 TPU yang diperkirakan masih mampu menampung kebutuhan hingga tiga tahun mendatang.
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, mengungkapkan bahwa upaya perluasan lahan sering kali menemui hambatan di lapangan. Pemerintah sejauh ini mengandalkan sistem makam tumpang pada area keluarga sebagai solusi jangka pendek.
ÔÇ£Kendala dalam menambah lahan yakni sering terjadi penolakan warga terhadap keberadaan lahan makam,ÔÇØ katanya, dikutip dari Antara, Kamis (7/5/2026).
Situasi ini dimanfaatkan oleh pengelola pemakaman di pinggiran kota, seperti di Bogor Timur, yang menawarkan konsep taman memorial terencana. Fasilitas ini menyediakan tata ruang sistematis tanpa sistem tumpang dan memastikan posisi makam sesuai dengan kaidah tertentu.
Memorial Advisor Supervisor Baqi Memorial Park Bogor Timur, Surya Prayoga, menjelaskan bahwa tantangan bagi masyarakat Muslim lebih spesifik terkait aturan syariat dalam pemakaman. Sebagian keluarga merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti kondisi lahan yang tersedia di Jakarta.
ÔÇ£Masyarakat Muslim menghadapi tantangan lebih kompleks karena proses pemakaman harus sesuai syariat, seperti tidak ditumpuk, menghadap kiblat, dan berada di kawasan khusus Muslim,ÔÇØ kata Surya Prayoga, Memorial Advisor Supervisor Baqi Memorial Park Bogor Timur.
Penyedia layanan di kawasan penyangga ini mematok biaya mulai dari Rp 5 jutaan untuk fasilitas dasar. Surya menilai banyak keluarga sebenarnya menginginkan tempat yang lebih layak bagi anggota keluarga mereka yang meninggal dunia.
ÔÇ£Ketika semua serba terbatas, akhirnya keluarga hanya bisa mengikuti kondisi yang ada. Padahal, banyak yang sebenarnya ingin proses pemakaman yang lebih layak dan sesuai syariat,ÔÇØ ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa sebagian besar lahan TPU di Jakarta Selatan sudah mencapai kapasitas maksimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap beberapa opsi kebijakan untuk mengatasi krisis ruang tersebut.
ÔÇ£Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat,ÔÇØ kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, pada 21 Oktober 2025.
Selain wacana pemakaman bertingkat, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan area pemakaman baru yang berlokasi di luar batas administrasi Jakarta. Keputusan mengenai langkah strategis ini direncanakan akan segera diambil dalam waktu dekat.
ÔÇ£Beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman di luar Jakarta. Sekarang sedang kami pikirkan, dan sebentar lagi akan saya putuskan,ÔÇØ ujarnya.
Persoalan lahan makam di Jakarta sebelumnya sempat diwarnai isu tata kelola pada tahun 2016. Saat itu, ditemukan ratusan makam fiktif yang diduga merupakan praktik pemesanan lahan secara ilegal sebelum calon penghuni wafat.
Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, menyebut adanya oknum yang melakukan praktik suap demi mendapatkan posisi makam di bagian depan. Temuan ini menjadi pengingat akan kerumitan pengelolaan lahan di tengah kepadatan kota.
ÔÇ£Banyak sekali makam fiktif. Jadi kalau ada batu nisan segala macam, belum tentu ada isinya. Karena ada yang nyogok, ditaruh di depan,ÔÇØ kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota, Kamis, 9 Juni 2016.
