Krisis energi global memasuki fase serius pada Rabu (13/5/2026) setelah konflik di Timur Tengah mengganggu jalur pelayaran vital di Selat Hormuz. Situasi ini memicu lonjakan harga minyak mentah melampaui 120 dollar AS per barel dan mengancam stabilitas ekonomi dunia, terutama negara-negara berkembang.
Pasokan energi dunia menghadapi tekanan besar karena penutupan jalur tersebut berdampak pada seperlima distribusi minyak dan gas global. Dilansir dari Money, kondisi ini diperparah oleh kekhawatiran meluasnya konflik yang dapat mengakibatkan gangguan rantai pasok dalam jangka waktu panjang.
Kepala International Energy Agency (IEA), Fatih Birol, memberikan penegasan mengenai situasi pasar saat ini dalam sebuah konferensi di Paris. Tekanan terhadap sektor energi dinilai sangat signifikan akibat gejolak geopolitik yang sedang terjadi.
"tantangan ekonomi dan energi besar" ujar Fatih Birol, Kepala IEA.
Negara-negara anggota IEA telah melepaskan 400 juta barel cadangan minyak darurat pada Maret 2026 untuk meredam harga. Namun, langkah tersebut justru menunjukkan kesenjangan kapasitas penyimpanan energi antara negara maju dengan negara berkembang yang memiliki cadangan sangat terbatas.
Berdasarkan data IEA, 10 entitas dengan cadangan terbesar menguasai sekitar 70 persen stok minyak global. Sementara itu, negara berkembang seperti Pakistan hanya memiliki stok untuk lima hingga tujuh hari, sedangkan Indonesia dan Vietnam memiliki ketahanan sekitar 23 hari hingga satu bulan.
Peneliti Sustainable Development Policy Institute, Khalid Waleed, menjelaskan kesulitan yang dihadapi negara berkembang dalam membangun ketahanan energi. Biaya infrastruktur dan pengelolaan cadangan strategis menjadi hambatan utama di tengah beban utang dan subsidi.
"Cadangan minyak strategis mahal untuk dibangun, diisi, dibiayai, dirotasi, dan dikelola," kata Khalid Waleed, Peneliti Sustainable Development Policy Institute.
Kawasan Asia Pasifik diprediksi menanggung dampak ekonomi paling besar karena ketergantungan tinggi pada impor bahan bakar. Asian Development Bank (ADB) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia menjadi 4,7 persen untuk tahun 2026.
Kepala Riset Sparta di Singapura, Neil Crosby, menyoroti kendala teknis dan finansial yang dialami negara importir. Selain dana, kapasitas kilang domestik yang tidak memadai mempersulit upaya mempertahankan stok minyak dalam jumlah besar.
"Pada akhirnya, pertahanan jangka panjang terkuat adalah mempercepat proyek energi terbarukan untuk secara permanen memisahkan pembangkit listrik lokal dari pasar minyak internasional," ujar Neil Crosby, Kepala Riset Sparta.
Lembaga keuangan JPMorgan melaporkan gangguan pasokan minyak mencapai 13,7 juta barel per hari pada April 2026. Meskipun ada penarikan cadangan stok, pasar masih mengalami defisit sekitar 2 juta barel per hari yang memicu potensi kenaikan harga hingga 150 dollar AS per barel.
Pakar energi Andreas Goldthau menilai efektivitas IEA mulai berkurang seiring meningkatnya permintaan dari negara non-OECD seperti China dan India. Pergeseran konsumsi global ini membuat mekanisme manajemen darurat bersama menjadi kurang dominan dibandingkan masa lalu.
"Semakin kecil pangsa negara-negara OECD dalam permintaan global, yang merupakan fungsi dari berkurangnya intensitas minyak di dalam negeri dan pertumbuhan permintaan di luar negeri, semakin kecil pula pangsa pasar yang diatur di bawah IEA, dan mekanisme manajemen darurat bersama yang dimilikinya," ungkap Andreas Goldthau, Pakar Energi dari Willy Brandt School of Public Policy.
Kepala Ekonom Rystad Energy, Claudio Galimberti, memperingatkan bahwa mayoritas populasi dunia saat ini tinggal di negara tanpa perlindungan energi yang memadai. Ia menekankan perlunya standar cadangan yang lebih tinggi untuk menjamin keamanan nasional.
"Cadangan minyak strategis merupakan masalah keamanan nasional," kata Claudio Galimberti, Kepala Ekonom Rystad Energy.
Krisis ini juga memicu proyeksi inflasi Amerika Serikat hingga menembus angka 5 persen dalam skenario terburuk. Kondisi tersebut memaksa bank sentral untuk mempertahankan suku bunga tinggi dalam periode yang lebih lama guna mengendalikan gejolak ekonomi.
