Ratusan pekerja PT Krakatau Osaka Steel (KOS) di Cilegon, Banten, dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul rencana penghentian operasional perusahaan secara permanen. Pengurangan tenaga kerja di perusahaan patungan antara Osaka Steel Co., Ltd. dan PT Krakatau Steel Tbk ini disebabkan oleh penurunan permintaan baja di pasar domestik.
Dilansir dari Detik Finance, jumlah buruh yang terdampak PHK saat ini telah mencapai hampir 200 orang. Krisis operasional pada produsen baja tersebut berakar dari perlambatan serapan pasar konstruksi dan tekanan produk impor yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir.
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengonfirmasi adanya gelombang PHK massal tersebut setelah menerima laporan dari jaringan serikat pekerja pada Kamis (7/5/2026). Pihaknya kini telah mendirikan posko pengaduan untuk mengawal nasib para pekerja yang terdampak penutupan pabrik.
"PHK di Krakatau Osaka Steel, Partai Buruh bersama KSPI sudah membentuk Posko Orange. Ada 161 orang yang di-PHK, tapi sudah bertambah, sudah mendekati angka 200 orang," kata Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI.
Said menjelaskan bahwa penurunan kinerja KOS dipicu oleh melambatnya proyek infrastruktur nasional yang sebelumnya menjadi konsumen utama produk baja mereka. Kondisi ini memaksa manajemen untuk melakukan rasionalisasi jumlah karyawan demi menyesuaikan keadaan finansial perusahaan.
"KOS itu kan yang membeli, konsumennya, adalah IKN. Proyek IKN dan proyek jalan tol. Karena dia sudah melambat dan kecenderungan berhenti, maka permintaan bajanya menurun. Sehingga mau nggak mau terjadi rasionalisasi, bahkan mungkin ditutup. Sedang dalam proses perundingan," jelas Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI.
Selain faktor pelambatan proyek domestik, Said juga menyoroti maraknya serbuan produk baja luar negeri yang menawarkan harga jauh lebih murah. Persaingan harga yang tidak seimbang ini mengakibatkan produk lokal sulit terserap oleh pasar.
"Karena produk-produk PT KOS tidak bisa bersaing harganya dengan barang-barang baja impor dari China, mereka yang banci, kita sebutnya kan banci. Jadi lebih murah nilainya, ukurannya banci. Sehingga mereka tidak bisa juga bersaing, itu betul," terang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI.
Meskipun terjadi PHK massal, Said mengungkapkan adanya itikad baik dari pihak perusahaan mengenai kompensasi bagi para buruh. Manajemen dilaporkan bersedia memberikan hak finansial melebihi ketentuan standar pemerintah.
"Memang manajemen akan memberikan sekitar dua kali aturan untuk memberikan pesangon kepada buruh yang di-PHK," ujar Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI.
Kementerian Perindustrian turut memberikan atensi terhadap kondisi ini setelah muncul pengumuman resmi mengenai rencana penutupan usaha KOS pada Juni 2026. Pemerintah menekankan pentingnya perlindungan hak-hak normatif bagi seluruh tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan pada Selasa (5/5/2026).
"Kami turut prihatin atas kondisi yang dihadapi para pekerja PT Krakatau Osaka Steel. Pemerintah memahami bahwa keputusan ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Febri Hendri Antoni Arief, Juru Bicara Kementerian Perindustrian.
Catatan internal perusahaan menunjukkan bahwa kerugian finansial sudah mulai dirasakan sejak tahun 2022. Efisiensi biaya produksi dari produsen baja global, khususnya asal Tiongkok, menjadi tantangan yang sulit diatasi oleh perusahaan manufaktur baja di Indonesia.
