Krisis baja global memicu dampak serius bagi industri manufaktur di Asia Tenggara. Seperti dilansir dari Investortrust, perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (KRAS) dan Osaka Steel Jepang, yaitu PT Krakatau Osaka Steel (KOS), dipastikan menutup seluruh kegiatan produksinya secara permanen mulai Juni 2026.
Langkah likuidasi ini mengakhiri perjuangan panjang perusahaan yang berbasis di Cilegon tersebut setelah mengalami kerugian finansial berkelanjutan sejak tahun 2022. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menyatakan keprihatinan mendalam atas dampak sosial yang menimpa para pekerja.
Kementerian Perindustrian mendesak manajemen PT Krakatau Osaka Steel untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pesangon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejatuhan perusahaan ini menjadi sinyal peringatan keras bagi para pelaku pasar komoditas global mengenai ancaman krisis dumping dari Tiongkok.
Kondisi pasar properti domestik Tiongkok yang sedang lesu membuat produsen luar negeri tersebut mengalihkan kelebihan kapasitas mereka ke pasar berkembang. Produk baja dikirim dengan harga murah yang tidak mungkin ditandingi oleh manufaktur lokal.
Penutupan ini membuktikan bahwa perusahaan patungan berkualitas tinggi dengan dukungan teknologi mutakhir dari Jepang tidak lagi kebal terhadap perang harga. Jika pemerintah tidak segera menerapkan hambatan dagang yang lebih ketat, struktur manufaktur nasional terancam mengalami pelemahan sistemik.
Keputusan berat untuk menghentikan operasional diambil oleh jajaran Direksi PT Krakatau Osaka Steel sejak 23 Januari 2026. Manajemen menyadari adanya ketidakseimbangan mendasar antara biaya produksi lokal dan harga produk impor yang tidak mungkin diatasi.
Produsen asal Tiongkok memanfaatkan skala ekonomi yang masif serta subsidi dari pemerintah mereka untuk membanjiri pasar Indonesia dengan produk baja struktural. Febri Hendri Antoni Arief memberikan penjelasan mengenai situasi sulit ini.
"Kondisi ini menempatkan industri baja nasional dalam posisi sulit. Di satu sisi, produsen dalam negeri berkomitmen menjaga kualitas, namun di sisi lain, mereka harus menghadapi tekanan harga dari produk impor yang berharga lebih rendah," ujar Febri Hendri Antoni Arief.Febri Hendri Antoni Arief menambahkan bahwa situasi buruk ini semakin diperparah oleh penurunan aktivitas sektor konstruksi domestik. Akibatnya, pasar tidak mampu menyerap pasokan baja yang diproduksi oleh produsen lokal.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Meskipun PT Krakatau Osaka Steel sedang dalam proses penutupan, Pemerintah Indonesia kini bergerak cepat untuk melindungi aset industri dalam negeri yang masih bertahan. Kementerian Perindustrian tengah mengkaji strategi komprehensif guna membentengi sektor ini.
Rencana strategis tersebut mencakup penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk baja tulangan serta pengetatan izin impor (lartas). Pemerintah sebelumnya telah memberikan stimulus berupa Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan bea masuk nol persen untuk bahan baku seperti bilet.
Namun, pihak otoritas mengakui bahwa sejumlah insentif tersebut kini sudah tidak lagi memadai untuk menahan tekanan pasar global. Febri Hendri Antoni Arief menegaskan komitmen pemerintah untuk merumuskan langkah penyelamatan baru.
"Kami akan melakukan studi komprehensif untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan industri baja dalam negeri," tutur Febri Hendri Antoni Arief.Gelombang Proteksionisme Global
Fenomena ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia karena berbagai pemerintahan di dunia kini mulai menerapkan kebijakan proteksionisme. Langkah seperti pengenaan bea masuk anti-dumping menjadi pilihan untuk membendung arus barang murah asal Tiongkok.
Pemerintah Indonesia berencana memperketat kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk memaksa proyek negara memprioritaskan baja lokal. Bagi PT Krakatau Osaka Steel, perubahan regulasi ini sudah terlambat, namun tetap krusial bagi kedaulatan industri manufaktur nasional.
