Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap proses pengadaan puluhan ribu unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (15/4/2026). Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi tindak pidana korupsi dalam proyek pendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang paling rawan terjadi penyimpangan. Pengawasan ketat diperlukan mulai dari tahap perencanaan anggaran, penentuan spesifikasi kendaraan, hingga proses pertanggungjawaban di akhir pelaksanaan.
"Tentu KPK memberikan perhatian soal itu. Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?" ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dilansir dari Detik Oto.
BGN memesan total 25.644 unit sepeda motor listrik yang dialokasikan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Dari total pesanan tersebut, realisasi pengadaan yang tercatat dalam anggaran tahun 2025 mencapai 21.801 unit untuk mendukung mobilitas distribusi pangan bergizi.
Selain jumlah unit, publik juga menyoroti pemilihan merek motor listrik Emmo yang tergolong baru di pasar Indonesia. Muncul pertanyaan terkait ketersediaan infrastruktur pendukung, mengingat pembangunan diler untuk merek tersebut dikabarkan belum sepenuhnya rampung di beberapa lokasi.
KPK menegaskan akan meninjau alasan di balik pemenangan vendor tertentu dalam proses lelang ini. Instansi penegak hukum tersebut ingin memastikan bahwa argumentasi pemilihan mitra kerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat mengenai jumlah pengadaan. Ia membantah kabar yang menyebutkan pesanan mencapai 70.000 unit, dan menegaskan bahwa angka riil sesuai perencanaan adalah sekitar 25.000 unit.
Dadan menambahkan bahwa pengadaan ini merupakan bagian integral dari strategi operasional jangka panjang untuk memastikan Kepala SPPG dapat menjangkau titik-titik distribusi dengan efisien. Saat ini, fokus instansi adalah memastikan unit yang telah dipesan dapat segera beroperasi sesuai jadwal program nasional.
