Konsolidasi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi atau BUMN Karya diperkirakan mengalami keterlambatan dari target penyelesaian awal pada Juni 2026. Penundaan ini disebabkan oleh kompleksitas proses restrukturisasi yang melibatkan pembenahan utang besar dan pelepasan aset non-inti perusahaan.
Sebagaimana dilansir dari Money, rencana penggabungan tersebut mencakup PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memberikan penjelasan mengenai situasi tersebut di Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
"Komplikasinya banyak, dan ini harus satu-satu diulik, dan didesain skenario daripada restrukturisasinya," ujarnya di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dony Oskaria menyoroti bahwa besarnya beban utang menjadi tantangan fundamental dalam proses penggabungan tersebut. Sebagai bagian dari solusi, Danantara berencana melakukan langkah strategis dengan memisahkan lini bisnis yang tidak relevan dengan kompetensi utama konstruksi.
"Jadi beberapa yang non-related dengan bisnis mereka sebagai karya itu akan dilepas. Misalkan ada perusahaan karya yang punya fiber optic, punya SPAM, punya jalan tol, dan lain sebagainya. Ini akan kita divestasikan dulu," jelasnya.
Langkah divestasi ini melibatkan aset di sektor fiber optic, sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga konsesi jalan tol. Dony menekankan bahwa pelepasan aset tersebut memerlukan waktu tambahan karena wajib melalui tahap penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna menjaga prinsip kehati-hatian.
"Kita tidak boleh juga melakukan divestasi yang tidak menguntungkan. Kita tentu harus memastikan bahwa apa yang kita divestasi juga memberikan manfaat dan keuntungan, terutama sekali menurunkan kewajiban (utang) daripada karya-karya ini," papar Dony.
Meskipun jadwal penyelesaian pada Juni 2026 kemungkinan besar tidak tercapai, pemerintah tetap optimis seluruh proses konsolidasi akan tuntas sepenuhnya sebelum pergantian tahun 2026 berakhir.
"Mungkin kita tetap masih berharap, tetapi kemungkinan besar itu akan mundur, karena setelah saya lihat timeline-nya, yang pasti tahun ini akan selesai," pungkas Dony.
