Ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah kini mulai mengguncang stabilitas energi di kawasan Asia secara signifikan. Ketergantungan tinggi negara-negara Asia terhadap pasokan minyak dan gas dari kawasan Teluk telah menciptakan tekanan ekonomi yang meluas.
Sebagaimana dilansir dari Money, gangguan pada jalur distribusi energi di Selat Hormuz menyebabkan harga komoditas energi melonjak tajam. Kondisi ini memicu ancaman inflasi serius, penurunan daya beli masyarakat, hingga ketidakpastian pasokan energi di berbagai negara importir.
World Economic Forum (WEF) dalam laporannya pada Kamis (14/5/2026) mengungkapkan bahwa Asia merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dinamika fosil Timur Tengah. Dampak gangguan rantai pasok ini dirasakan langsung oleh India, Jepang, Korea Selatan, Filipina, hingga Thailand.
ÔÇ£Gangguan terhadap aliran energi melalui Selat Hormuz mengguncang pasar energi global, dan Asia menjadi kawasan yang paling terdampak,ÔÇØ tulis WEF dalam laporannya.
Lembaga tersebut menilai bahwa isu keamanan dan diversifikasi sumber energi kini telah bergeser menjadi prioritas strategis nasional bagi banyak negara. Perang telah mengubah cara pandang pemerintah di Asia terhadap kedaulatan energi mereka sendiri.
ÔÇ£Keamanan energi dan diversifikasi kini muncul sebagai prioritas strategis utama,ÔÇØ tulis WEF.
Krisis ini mulai merambat ke berbagai sektor ekonomi riil, mulai dari kenaikan harga tiket pesawat hingga tarif listrik rumah tangga. United Nations Development Programme (UNDP) memprediksi sekitar 8,8 juta orang berisiko jatuh miskin akibat krisis ini.
Secara finansial, UNDP memperkirakan kerugian ekonomi di kawasan Asia-Pasifik bisa menembus angka 299 miliar dollar AS. Negara-negara dengan kapasitas fiskal rendah menjadi pihak yang paling terdampak oleh gejolak pasar internasional ini.
ÔÇ£Negara-negara dengan sumber daya paling sedikit untuk merespons, atau konsumen yang paling tidak mampu membayar, adalah pihak yang merasakan dampaknya terlebih dahulu,ÔÇØ kata Samantha Gross dari Brookings Institution, dikutip dari Associated Press (AP).
Tekanan fiskal semakin nyata ketika harga minyak mentah Brent melonjak hingga 120 dollar AS per barel. Padahal, banyak negara Asia menyusun anggaran pendapatan dan belanja mereka dengan asumsi harga minyak hanya di kisaran 70 dollar AS per barel.
Analis energi Ahmad Rafdi Endut menjelaskan bahwa pemerintah kini berada di posisi yang dilematis. Mereka harus memilih antara mempertahankan subsidi energi yang membebani kas negara atau memangkasnya dan membebankan biaya tinggi kepada rakyat.
ÔÇ£Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan subsidi yang mahal tersebut, yang akan membebani keuangan publik, atau memangkasnya untuk membebankan biaya yang lebih tinggi kepada konsumen, yang berisiko menimbulkan reaksi negatif dari publik,ÔÇØ ujar Rafdi.
Di India, Perdana Menteri Narendra Modi mengimbau masyarakat untuk mengurangi perjalanan dan menghemat konsumsi bahan bakar. Sementara itu, Filipina menerapkan kebijakan empat hari kerja sebagai langkah darurat untuk menekan penggunaan energi nasional.
Thailand juga terpaksa melepas batas atas harga diesel setelah anggaran subsidi mereka terkuras habis. Di Vietnam, kekurangan bahan bakar pesawat bahkan telah mengganggu sektor pariwisata yang menyumbang 8 persen dari produk domestik bruto mereka.
Menariknya, krisis ini justru mempercepat adopsi energi surya di beberapa wilayah seperti Filipina dan Indonesia. Selain itu, China diprediksi akan diuntungkan karena posisinya sebagai produsen utama teknologi energi bersih dunia saat ini.
ÔÇ£Gangguan geopolitik terhadap pasokan bahan bakar fosil menjadi argumen jangka panjang untuk mempercepat energi terbarukan, tetapi juga menjadi hambatan jangka pendek,ÔÇØ ungkap WEF.
Meskipun perang nantinya berakhir, Samantha Gross menilai pemulihan tidak akan terjadi secara instan. Diperlukan waktu berbulan-bulan bagi infrastruktur dan distribusi energi untuk kembali ke level normal sebelum terjadinya konflik.
