Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) memberikan sorotan tajam terhadap target produksi siap jual atau lifting minyak nasional untuk tahun 2027. Pemerintah menetapkan angka tersebut dalam kisaran 602.000 hingga 615.000 barel per hari (bph).
Jika diperhatikan, target tersebut sebenarnya tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti apabila dibandingkan dengan target tahun ini yang dipatok pada 610.000 bph. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai stagnasi produksi migas di tanah air.
Analisis Aspermigas Terhadap Komponen Lifting
Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal, berpendapat bahwa target dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 tersebut memang cenderung jalan di tempat. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode pencatatan yang mulai diberlakukan pemerintah.
Menurut Moshe, lonjakan angka lifting yang terlihat pada tahun 2025 menjadi 605.000 bph bukan disebabkan oleh kenaikan produksi minyak mentah murni. Kenaikan tersebut terjadi setelah pemerintah memutuskan untuk memasukkan komponen natural gas liquid (NGL) ke dalam data lifting.
Poin penting mengenai kondisi lifting minyak saat ini:
- Target tahun 2027 sebesar 602.000—615.000 bph dinilai hampir sama dengan target tahun berjalan.
- Adanya anomali data karena masuknya komponen NGL dan LPG dalam kategori lifting minyak.
- Investasi di sektor hulu migas belum memberikan dampak signifikan terhadap volume produksi siap jual.
- Minimnya tambahan produksi dari wilayah kerja (WK) baru di Indonesia.
Aspermigas menilai bahwa peningkatan angka di atas kertas ini tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tanpa adanya eksplorasi besar-besaran, target jangka panjang akan semakin sulit untuk dicapai secara alami.
Kritik Terhadap Perubahan Definisi Produksi
Moshe Rizal menekankan bahwa pemerintah seharusnya memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai realitas produksi migas nasional. Ia mengingatkan agar kenaikan angka statistik tidak dijadikan dasar semu untuk mengukur keberhasilan kinerja industri hulu.
Perubahan definisi dalam pencatatan ini dianggap menutupi kondisi asli penurunan produksi alami atau natural decline yang terus terjadi di sumur-sumur minyak Indonesia. Hal ini dikhawatirkan dapat memberikan rasa aman yang keliru bagi para pemangku kebijakan.
"Kenaikan dari periode 2024 ke 2025 itu terjadi karena perubahan definisi, bukan karena adanya peningkatan produksi yang nyata di lapangan," ujar Moshe saat dihubungi pada Minggu (31/5/2026).
Moshe memberikan peringatan tegas kepada pemerintah agar tetap fokus pada upaya peningkatan produksi minyak yang sesungguhnya. Ia berharap pemerintah tidak sekadar bermain dengan angka definisi untuk mengejar target tahunan.
Data target dan perbandingan lifting minyak Indonesia:
| Tahun Anggaran | Target Lifting Minyak (bph) | Keterangan Komponen |
|---|---|---|
| 2024 | 610.000 | Minyak Mentah |
| 2025 | 605.000 | Termasuk NGL dan LPG |
| 2027 (KEM-PPKF) | 602.000 - 615.000 | Prediksi Stagnan |
Data di atas memperlihatkan bahwa meskipun ada penambahan komponen baru seperti NGL, angka target tetap berada di level yang serupa. Hal ini mengonfirmasi bahwa produksi minyak mentah murni Indonesia sebenarnya sedang mengalami tekanan yang cukup berat.
Tantangan Eksplorasi dan Wilayah Kerja Baru
Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai tambahan produksi yang cukup besar dari wilayah kerja baru untuk menopang target 2027. Sebagian besar produksi nasional masih bergantung pada blok-blok migas tua yang memerlukan teknologi ekstra untuk mempertahankan volumenya.
Kegiatan eksplorasi yang dilakukan belakangan ini dinilai belum mampu mendorong kenaikan volume siap jual secara drastis dalam waktu singkat. Padahal, Indonesia membutuhkan penemuan cadangan besar atau giant discovery agar target lifting tidak terus merosot di masa depan.
Tanpa adanya terobosan investasi dan percepatan pengembangan lapangan baru, target 615.000 bph pada tahun 2027 dianggap sebagai angka yang sangat moderat. Bahkan, target tersebut berisiko sulit tercapai jika tren penurunan produksi alami tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Kondisi industri hulu migas saat ini sedang dalam ujian berat, terutama dengan harga minyak dunia yang fluktuatif. Kejelasan regulasi dan insentif bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menjadi kunci utama agar eksplorasi minyak mentah kembali bergairah di tanah air.
