Komisi XI DPR RI memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Senin (18/5/2026). Pemanggilan ini dilakukan menyusul pelemahan mata uang rupiah yang menyentuh level terendah di kisaran Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS).
Depresiasi nilai tukar rupiah tersebut memicu sorotan tajam dari para anggota dewan terhadap efektivitas bauran kebijakan moneter yang telah ditempuh oleh bank sentral. Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, BI telah melakukan intervensi pasar secara besar-besaran yang berdampak pada penurunan cadangan devisa dari US$ 156 miliar menjadi US$ 146 miliar.
Selain penurunan cadangan devisa, BI juga telah menaikkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 6,41 persen. Langkah penyelamatan lain meliputi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 332 triliun sepanjang 2025 ditambah Rp 133 triliun, serta pengetatan pembelian dolar AS.
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen yang telah dikerahkan oleh bank sentral karena nilai tukar rupiah tetap melanjutkan pelemahan. Harris juga menyoroti adanya perbedaan antara pernyataan stabilitas dari BI dengan persepsi pelemahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat luas.
"Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah Rp 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau Rp 17.845 maka Indonesia merdeka katanya, 17-8-45. Nah, tetapi bapak mengatakan bahwa rupiah stabil relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain," kata Harris dalam rapat kerja dengan BI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Harris menambahkan bahwa situasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan global melainkan juga dipicu oleh persoalan dari dalam negeri. Ia menjabarkan beberapa faktor domestik seperti masalah fiskal, defisit transaksi berjalan, arus modal keluar, hingga penurunan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
"Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi, why? Kenapa Rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?" tanya Harris.
Ia meminta agar bank sentral bersikap terbuka dalam mengevaluasi seluruh faktor penyebab pelemahan nilai tukar ini.
"Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik. Ini harus jujur diakui Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia," jelasnya.
Kritik serupa disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah yang mempertanyakan parameter yang digunakan bank sentral untuk mengukur stabilitas mata uang. Menurutnya, penurunan cadangan devisa hingga menyentuh US$ 146,2 miliar selama tiga bulan terakhir merupakan alarm yang harus diwaspadai.
"BI menyatakan bahwa stabilitas rupiah tetap terjaga namun secara fakta rupiah telah melemah hingga menembus Rp 17.600. Nah pertanyaan kami memang sangat sederhana, tentang indikator terjaga yang digunakan oleh BI ini bagaimana? Dan apakah BI masih melihat pelemahan rupiah ini sebagai hal biasa atau sebenarnya sudah masuk kategori tekanan fundamental Pak?" sebut Charles.
Charles mendesak BI untuk segera memetakan nilai riil dari aliran modal keluar (capital outflow) yang sedang terjadi dan merumuskan strategi penanganan yang konkret.
"Apabila terjadi juga yang disebut capital outflow yang hari ini nilainya juga nggak main-main, saya ingin tahu berapa capital outflow yang sekarang terjadi dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BI? Karena BI saya yakin sekali, ingin sekali menjaga nilai rupiah," tutup Charles.
