Usaha peternak ayam petelur di berbagai wilayah kini berada dalam kondisi terancam akibat merosotnya harga jual telur ayam dalam beberapa pekan terakhir. Situasi pelik ini terjadi karena pasokan di pasar melimpah yang tidak diimbangi oleh tingkat penyerapan serta daya beli masyarakat yang masih rendah.
Kondisi penurunan harga ini memicu keprihatinan dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sarifah Suraidah Harum, seperti dikutip dari Media Indonesia. Ia menilai tingginya tingkat produksi belum mampu diserap secara optimal oleh pasar saat ini.
ÔÇØTurut prihatin, karena ini menyangkut kelangsungan UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Dengan harga telur yang turun saat ini, maka dampaknya cukup signifikan bagi peternak. Harus ada langkah konkret untuk menyelamatkan usaha di tingkat peternak,ÔÇØ papar Sarifah dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5).
Sarifah mengungkapkan bahwa ketersediaan telur di tingkat eceran memang sangat melimpah, namun melimpahnya stok tersebut gagal mendongkrak harga jual di pasar. Pada awal bulan ini, harga telur di tingkat peternak bahkan sempat menyentuh titik terendah pada angka Rp20.400 per kilogram.
Pada hari ini, pergerakan harga komoditas telur masih tertahan pada kisaran Rp22.000 hingga Rp22.800 per kilogram. Nilai jual tersebut berada jauh di bawah Harga Acuan Pembelian atau HAP yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.
ÔÇØIni masalah tata niaga yang harus segera diurai oleh Kementerian Perdagangan. Sebagai Mitra Kerja Kemendag, Komisi VI DPR mendorong ada upaya konkret untuk menjaga rantai pasok dan permintaan telur di masyarakat menjadi stabil kembali dalam waktu dekat. Produksi telur di tanah air cukup kuat untuk menopang ketahanan pangan nasional,ÔÇØ terangnya.
Guna mengatasi hambatan serapan tersebut, Sarifah meminta Kementerian Perdagangan segera menyusun kesepakatan strategis bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Kerja sama ini bertujuan memaksimalkan penyerapan pasokan telur dari peternak lokal untuk dialokasikan pada program Makan Bergizi Gratis.
Langkah taktis ini sejalan dengan arahan Fraksi Golkar DPR RI yang terus mendorong pembentukan regulasi integratif demi menjaga ketahanan ekosistem perunggasan nasional dari sektor hulu hingga hilir.
"Kami meminta Kemendag segera berkoordinasi secara intensif dengan BGN untuk menghidupkan dan mengarahkan skema program MBG agar memprioritaskan stok dari peternak lokal. Menyelamatkan sektor perunggasan nasional bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, tetapi juga melindungi mata pencaharian jutaan peternak di daerah," pungkasnya.
