Kementerian Komunikasi dan Digital memperketat pengawasan ruang siber setelah kepolisian menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, Jakarta, yang mempekerjakan ratusan warga negara asing. Pengusutan kasus berskala besar ini dilakukan melalui sinergi intensif bersama Kepolisian Republik Indonesia pada Senin malam, 11 Mei 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pihak kementerian terus memantau pergerakan aktivitas digital ilegal tersebut secara berdampingan dengan aparat penegak hukum. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai operasional jaringan perjudian lintas negara yang memanfaatkan wilayah Indonesia.
"Kami terus berkoordinasi dengan Polri, tim kami di bawah pengawasan ruang digital juga terus berkoordinasi dengan Polri," ujar Meutya kepada awak media usai menghadiri peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, Senin malam (11/5/2026).
Dilansir dari Detik iNET, kementerian menyerahkan sepenuhnya rincian teknis penyidikan kepada pihak kepolisian. Meutya menegaskan bahwa status perkara yang masih dalam tahap penyelidikan membuat informasi perkembangan akan dirilis secara resmi oleh Polri.
"Karena dalam proses penyelidikan saat ini, ini akan lebih banyak diumumkan oleh Polri setiap perkembangannya. Jadi kita tunggu hasilnya," katanya.
Pemerintah mengklaim telah melakukan tindakan tegas terhadap persebaran konten perjudian di internet. Meutya mengungkapkan bahwa intensitas penurunan situs bermuatan negatif tersebut dilakukan secara masif setiap harinya untuk membersihkan ruang digital nasional.
"Kita per hari 3 juta lebih situs yang kita turunkan," ungkapnya.
Penindakan terhadap markas di kawasan Hayam Wuruk tersebut dinilai sebagai representasi komitmen kuat lintas instansi negara. Penggunaan sumber daya dari berbagai lembaga dianggap krusial mengingat kompleksitas jaringan yang dihadapi telah mencapai level mancanegara.
"Ini bukti bahwa pemerintah serius. Dan ini juga bukti bahwa kita saling bekerja sama antarinstansi untuk kemudian bisa menanggulangi ini bersama," kata Menkomdigi.
Kolaborasi antarberbagai pemangku kepentingan di dalam negeri menjadi kunci utama dalam menghentikan operasional perjudian digital. Meutya menutup penjelasannya dengan menekankan pentingnya kerja sama timbal balik mengingat luasnya jangkauan organisasi tersebut.
"Kita tahu bahwa ini jaringan yang cukup luas sampai ke internasional. Karena itu berbagai stakeholder di dalam negeri juga perlu bergandengan tangan," pungkasnya.
