Senior Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Ahmad Wildan, menyoroti rendahnya kompetensi pengemudi dan mekanik kendaraan niaga dalam acara GIICOMVEC 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada awal Maret 2026. Kurangnya pemahaman teknis operasional ini dinilai menjadi faktor pemicu kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
Dilansir dari Detik Oto, Wildan mengungkapkan bahwa banyak personil lapangan di sektor transportasi bus dan truk merasa telah memiliki pengalaman cukup sehingga mengabaikan panduan resmi pabrikan. Perilaku ini menyebabkan perawatan maupun pengoperasian kendaraan sering kali tidak sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan.
Wildan menekankan pentingnya penggunaan buku manual atau workshop manual dalam setiap tindakan perawatan. Menurutnya, produsen sengaja mendesain buku manual agar tidak mudah dihafal guna memastikan setiap pengerjaan teknis dilakukan melalui prosedur tertulis yang akurat demi menjaga performa kendaraan.
Krisis kompetensi ini terlihat saat KNKT melakukan seleksi terhadap 120 pengemudi terbaik dari sebuah perusahaan transportasi besar. Dari hasil wawancara, mayoritas pengemudi yang terpilih justru tidak memahami perbedaan mendasar pada sistem pengereman kendaraan yang mereka operasikan setiap hari.
"Ketika saya wawancara 20 orang itu hampir nggak ada yang paham sistem rem. Apalagi saya bicara sistem engine, sistem rem aja nggak bisa bedain mereka. Apa itu full hidrolik brake? Apa itu air over hidrolik brake? Full air brake?" kata Ahmad Wildan, Senior Investigator KNKT.
Minimnya ketersediaan sekolah khusus mengemudi bus dan truk di Indonesia dituding menjadi akar masalah dari fenomena ini. Hal tersebut berdampak pada banyaknya pengemudi yang tidak menguasai cara kerja komponen vital, termasuk klasifikasi sistem rem hidrolik maupun sistem udara.
Atas kondisi tersebut, KNKT mengimbau para operator perusahaan bus dan truk untuk memprioritaskan pendidikan formal bagi staf mereka. Langkah ini dipandang perlu bukan sekadar untuk mengejar sertifikasi, melainkan untuk menjamin keselamatan armada dan menekan potensi kerugian bisnis akibat kerusakan prematur atau kecelakaan.
