Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana penertiban pihak-pihak tertentu yang dinilai tidak patriotik. Penjelasan ini disampaikan Qodari dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV pada Rabu (29/4/2026) malam.
Target utama yang dimaksud dalam arahan Presiden tersebut bukanlah kalangan pengamat, melainkan kelompok mafia dan koruptor. Dilansir dari Nasional, Qodari menegaskan bahwa publik perlu membaca pernyataan kepala negara secara utuh dan berurutan agar tidak terjadi salah tafsir.
"Sekali lagi saya klarifikasi ya, hemat saya yang mau ditertibkan itu bukan pengamat, tapi mafia dan koruptor," kata Qodari dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (29/4/2026) malam.
Qodari memberikan penekanan khusus pada struktur kalimat yang diucapkan Presiden saat sidang kabinet beberapa waktu lalu. Menurutnya, istilah penertiban muncul dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Jadi kata ditertibkan itu lahir bukan setelah kata pengamat, tapi setelah kata mafia dan koruptor," kata Qodari.
Pemerintah menyatakan tetap menjunjung tinggi keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk para ahli. Qodari menyebutkan bahwa Prabowo sering melibatkan ekonom seperti Chatib Basri dan Muhammad Faisal untuk berdiskusi mengenai isu ekonomi nasional.
"Dan itu sekaligus menjawab misalnya (ada anggapan) 'oh Presiden maunya saja atau Presiden tidak terbuka terhadap saran dan masukan," ucap Qodari.
Arahan Presiden yang memicu perbincangan ini sebelumnya disampaikan pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Saat itu, Presiden menyoroti adanya pihak yang tidak senang dengan keberhasilan pemerintah karena motivasi tertentu.
"Ya ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu ya, menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik," kata Prabowo.
Presiden mengungkapkan bahwa sentimen negatif dari beberapa pihak kemungkinan muncul karena mereka kehilangan akses atau kekuasaan. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menutup celah penyelewengan anggaran negara.
"Atau ada pihak-pihak yang hilang rejeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya merasa rugi dong dengan pemerintah kita, kita mau tertibkan. Jadi saya punya data-data intelijen, ya kan," kata Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan tersebut menegaskan bahwa posisinya sebagai kepala negara memberikan akses luas terhadap informasi intelijen. Laporan harian tersebut menjadi basis data pemerintah untuk mengambil tindakan tegas pada waktu yang tepat.
"Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya Presidennya. Jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngertilah, saya sudah tahu siapa yang biayai-biayai. Pada saatnyalah kita tertibkan itu semua," jelas dia.
Meskipun memiliki data intelijen, Presiden memilih untuk menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ia meyakini bahwa hasil kerja nyata dan bukti-bukti di lapangan akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi publik.
"Sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence-based, dengan bukti, rakyat kita akan mengerti," ucapnya.
