Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mendorong percepatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan Indonesia melalui optimalisasi serapan karbon biru dari ekosistem pesisir pada Selasa (14/4/2026). Upaya ini memproyeksikan potensi perdagangan karbon nasional yang bersumber dari wilayah konservasi laut.
Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, total kapasitas penyerapan emisi karbon Indonesia mencapai 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Angka tersebut diperoleh dari akumulasi serapan kawasan mangrove seluas 997.733 hektare dan padang lamun seluas 860.156 hektare.
Secara spesifik, ekosistem mangrove diproyeksikan mampu menyerap 6,3 juta ton CO2 ekuivalen, sementara padang lamun menyumbang serapan sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Langkah strategis ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 mengenai pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
"Dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di Kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan serta lamun, totalnya kurang lebih sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen," kata Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV di Jakarta Pusat.
Implementasi kebijakan ini memerlukan integrasi antara pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan ketat. Trenggono menegaskan bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut menjadi prasyarat utama legalitas proyek mitigasi karbon karena karakteristik sektor laut berbeda dengan daratan.
Saat ini, KKP sedang berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjalankan sistem registrasi unit karbon. Pencatatan setiap rancangan aksi perubahan iklim dilakukan secara sistematis guna menjamin kedaulatan data dan mencegah terjadinya klaim ganda atas serapan karbon biru Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Pertanian juga melaporkan kontribusi sektor darat melalui skema Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU). Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa sektor pertanian telah mencatatkan rata-rata reduksi emisi sebesar 71,13 juta ton sejak periode 2019 hingga 2024.
Kementerian Pertanian kini berfokus pada penggunaan pupuk organik, bibit padi rendah emisi, dan perbaikan pakan ternak untuk menekan gas metan. Integrasi antara produktivitas pertanian dan pengelolaan lahan berkelanjutan menjadi strategi utama dalam mendukung target penurunan emisi nasional secara berkelanjutan.
