Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota di wilayahnya untuk segera meninjau pasar tradisional secara langsung guna memantau pergerakan harga kebutuhan bahan pokok pada Jumat (29/5). Langkah mitigasi ini diambil sebagai upaya antisipasi cepat terhadap potensi lonjakan harga atau kelangkaan barang di lapangan.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Khofifah saat melakukan peninjauan di Pasar Klojen, Kota Malang, seperti dilansir dari Media Indonesia. Kehadiran para kepala daerah dinilai krusial demi menjaga stabilitas dan memberikan rasa tenang di tengah masyarakat.
"Kami minta Bupati dan Wali Kota agar turun ke pasar-pasar, lihat langsung sejauh mana harga kebutuhan pokok, apa ada kenaikan atau tidak. Dibutuhkan penanganan cepat bila ada kenaikan apalagi kelangkaan," tegas Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan hasil sidak di Pasar Klojen, ditemukan anomali distribusi berupa hilangnya beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Padahal, total cadangan beras medium untuk wilayah Jawa Timur saat ini tercatat sangat mencukupi, yakni mencapai angka 3,2 juta ton.
"Sebagian besar masyarakat Kota Malang mungkin sudah menggunakan beras premium, tetapi beras medium tetap harus tersedia. Masyarakat tetap membutuhkan pilihan yang terjangkau," ujar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Selain hilangnya beras SPHP, komoditas Minyakita juga ditemukan mengalami selisih harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Lonjakan harga yang signifikan pun terjadi pada cabai rawit yang menembus Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram, serta bawang merah yang naik ke kisaran Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilogram.
Sebaliknya, harga cabai keriting, cabai merah, dan bawang putih terpantau masih berada di kisaran normal. Penurunan harga justru terjadi pada sektor protein seperti telur dan daging ayam, sementara harga daging sapi tetap stabil menjelang Idul Adha.
Sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap fluktuasi harga tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
"KAD menjadi penting. Jadi kalau ada potensi inflasi karena harga tertentu naik, langkah mitigatif dan antisipatif bisa dilakukan bersama. Kita ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga," pungkas Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
