Ketua Komite IV DPD Kecam Perusakan Warung Madura oleh Oknum TNI

Ketua Komite IV DPD Kecam Perusakan Warung Madura oleh Oknum TNI
Foto: Ilustrasi Ketua Komite IV DPD Kecam Perusakan Warung Madura oleh Oknum TNI.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi memberikan kecaman keras terhadap aksi perusakan sebuah warung Madura oleh oknum anggota TNI di Jalan Raya Kodam, Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa yang dipicu kesalahpahaman sistem pembayaran digital tersebut kini telah berakhir melalui jalur mediasi pada Senin (4/5/2026).

Aksi brutal oknum aparat tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik teknis. Dilansir dari Nasional, penegasan mengenai pentingnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital seperti QRIS menjadi poin utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

"Kita harus mengedepankan komunikasi dan edukasi. Jangan sampai persoalan teknis seperti QRIS justru memicu konflik," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).

Senator asal Jawa Timur ini menyayangkan persoalan kecil tersebut harus berujung pada tindakan kekerasan. Ia menilai cara penyelesaian masalah yang dilakukan oknum tersebut sangat jauh dari nilai etika petugas yang seharusnya melindungi warga.

"Masalahnya sederhana, tetapi cara penyelesaiannya sangat tidak mencerminkan etika petugas. Ini yang harus menjadi perhatian serius," ujarnya.

Perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil seperti warung sembako disebut Ahmad sebagai kewajiban negara yang mutlak. Dampak psikologis dan ekonomi yang menimpa pedagang kecil akibat intimidasi aparat harus menjadi prioritas penanganan pihak berwenang.

"Ketika mereka menjadi korban intimidasi dan kekerasan, negara wajib hadir memberikan perlindungan," tegasnya.

Nawardi juga menitikberatkan bahwa rasa aman bagi pelaku usaha kecil merupakan prinsip dasar yang harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Penegasan ini disampaikan agar iklim usaha mikro di lingkungan masyarakat tetap kondusif tanpa bayang-bayang kekerasan.

"Negara harus memastikan masyarakat kecil merasa aman dalam menjalankan usahanya. Itu prinsip dasar yang tidak boleh ditawar," ucapnya.

Berdasarkan keterangan Ketua RT 09 Sumur Batu, Bambang, perselisihan yang melibatkan oknum TNI berinisial Sertu AW dengan penjaga toko bernama Dedi pada Minggu (3/5/2026) telah diselesaikan secara kekeluargaan. Proses mediasi tersebut difasilitasi oleh pihak kepolisian setempat.

"Untuk pertemuan, antara pihak, TNI, Pak Haji dan Dedi sudah dimediasi Polres Jakarta Pusat, dan sudah selesai," ujar Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/5/2026).

Artikel terkait

Rekomendasi