Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Rakhmat Hidayat menyoroti fenomena tawuran antar kelompok pemuda di Jakarta yang dipicu oleh tingginya angka kemiskinan serta ketimpangan sosial pada Sabtu (18/4/2026) malam. Berdasarkan laporan Megapolitan, aksi kekerasan tersebut dinilai bukan sekadar kenakalan remaja biasa melainkan manifestasi dari masalah struktural.
Rakhmat berpendapat bahwa kesenjangan sosial yang terjadi di ibu kota telah menciptakan perasaan terpinggirkan di kalangan generasi muda. Hal ini kemudian memicu rasa frustasi yang diekspresikan melalui tindakan kekerasan di ruang publik.
"Ketimpangan sosial ini menurut saya menciptakan kesenjangan yang memicu perasaan frustasi dan kekerasan di kalangan remaja, pemuda gitu ya, yang merasa terpinggirkan dalam struktur sosial dan ekonomi ya," ungkap Rakhmat, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Kesenjangan ekonomi di wilayah padat penduduk mendorong kelompok remaja mencari identitas baru sebagai bentuk eksistensi diri. Kekerasan dianggap sebagai cara untuk menunjukkan perlawanan terhadap struktur sosial yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan hidup mereka.
"Kelompok-kelompok ini membentuk identitas sosial yang kuat ya melalui kekerasan dan perlawanan terhadap pihak yang lain, yang terkadang terkait dengan rivalitas antar kelompok atau geng," jelas Rakhmat, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Beberapa wilayah di Jakarta dikategorikan sebagai zona merah karena sering menjadi pusat bentrokan yang diwariskan antar generasi. Lokasi seperti Tanah Abang, Matraman, dan Berlan menjadi titik krusial munculnya konflik menahun tersebut.
"Memang Tanah Abang itu menjadi salah satu sentral ya, atau satu sentrum dari tawuran selain misalnya juga ada di kawasan Matraman, Berlan, misalnya gitu ya. Itu juga salah satu titik krusial atau zona merah disebutnya ya," kata Rakhmat, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Selain faktor ekonomi, penggunaan media sosial memperparah intensitas tawuran karena adanya kebutuhan akan pengakuan sosial. Para pelaku cenderung merasa bangga apabila dokumentasi aksi kekerasan mereka tersebar luas dan menjadi viral.
"Mereka merasa mendapatkan pengakuan sosial dan bahkan kebanggaan ketika video mereka tersebar luas gitu ya. Nah mereka merasa ada nilai lebih dalam aksi kekerasan yang mereka lakukan," tutur Rakhmat, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Rakhmat juga mengkritik pola pengamanan kepolisian yang dianggap hanya siaga pada waktu-waktu tertentu. Menurutnya, aparat perlu melakukan kontrol yang lebih proaktif dan rutin di lapangan untuk meredam potensi konflik secara efektif.
"Keberadaan polisi yang terbatas hanya pada waktu-waktu tertentu memang bukanlah solusi yang efektif. Itu mau enggak mau polisi harus lebih rajin turun ke lapangan gitu ya, mengontrol gitu ya. Semua Polsek, semua Polres harus melakukan kontrol itu secara lebih proaktif," ucap Rakhmat, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Guna mengatasi masalah ini, kepolisian didorong untuk menggunakan teknologi pemantauan kerumunan dan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Dialog dengan tokoh agama serta tokoh pemuda setempat dipandang perlu untuk membangun kembali kepercayaan warga.
"Polisi bisa bekerja sama dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan bahkan tokoh remaja setempat untuk membangun dialog dan membangun kepercayaan antar aparat dan masyarakat," ujar Rakhmat, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Pemerintah diharapkan segera membuka ruang pemberdayaan yang lebih luas bagi anak muda sebagai alternatif kegiatan positif. Wadah ekspresi di bidang seni, olahraga, hingga kuliner dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka tawuran.
"Generasi muda perlu memberikan alternatif kegiatan positif untuk remaja, olahraga, seni, kuliner gitu ya, otomotif dan seterusnya yang menjadi wadah bagi mereka untuk mengekspresikan diri tanpa harus melibatkan kekerasan," tutup Rakhmat, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
