Hanya 11 persen perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat kesiapan memadai dalam menghadapi ancaman serangan digital di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Kondisi kerentanan ini terungkap dalam pemaparan whitepaper ketahanan siber di kantor Indosat Ooredoo Hutchison, Jakarta, pada Senin (11/5/2026).
Data riset yang dilansir dari Detik iNET tersebut menunjukkan mayoritas institusi di dalam negeri masih belum siap menghadapi serangan siber yang semakin kompleks. Ketidaksiapan ini menjadi risiko besar seiring pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh pelaku kejahatan untuk menciptakan modus serangan baru.
Dr. Lim, Deputy Head of Master IT Program Swiss German University, menjelaskan bahwa ketahanan siber kini menjadi bagian krusial yang setara dengan ketahanan energi maupun pangan. Ia menilai perang modern saat ini telah meluas ke ruang digital dan memberikan tekanan luar biasa bagi stabilitas sistem informasi.
"Dunia sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman akibat perang dan krisis global. Di dunia siber juga sama, kita menghadapi serangan yang luar biasa," ujar Lim, Deputy Head of Master IT Program Swiss German University.
Lim menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam memandang keamanan siber sebagai bagian inti dari strategi kedaulatan negara dan perusahaan. Ruang siber kini menjadi medan pertempuran baru yang tidak bisa diabaikan selain wilayah darat, laut, dan udara.
"Kalau dulu kita bicara ketahanan energi atau ketahanan pangan, sekarang ketahanan siber juga menjadi sangat penting," katanya.
Terkait perkembangan teknologi, penggunaan AI disebut telah membantu para peretas mengembangkan metode yang sulit dideteksi oleh sistem keamanan tradisional. Hal ini mencakup pembuatan identitas palsu yang sangat meyakinkan hingga manipulasi konten digital.
"Deepfake sekarang sudah sangat mirip, baik suara maupun videonya. Bahkan email penipuan juga makin sulit dibedakan karena dibantu AI," ungkap Lim.
Selain teknik manipulasi konten, muncul pula ancaman dari fileless malware yang beroperasi langsung pada memori perangkat tanpa meninggalkan jejak fisik pada sistem. Perkembangan ini memaksa perusahaan untuk tidak lagi bersikap reaktif hanya setelah terjadi kebocoran data.
"Kalau dulu ancamannya masih virus biasa, sekarang berkembang menjadi fileless malware yang jauh lebih sulit dideteksi," kata Lim.
Ia menyoroti kecenderungan perusahaan yang hanya meningkatkan sistem pertahanan setelah mengalami insiden serangan besar. Menurutnya, keamanan digital harus menjadi kebutuhan dasar demi keberlangsungan bisnis di era transformasi digital saat ini.
"Kalau perusahaan ingin menjadi digital company, maka keamanan siber harus menjadi kebutuhan utama agar bisnis tetap sustain ketika serangan terjadi," tuturnya.
Dalam laporannya, Lim merinci enam pilar utama pembangunan ketahanan siber yang meliputi pencegahan, deteksi, respons, pemulihan, tata kelola, hingga akuntabilitas kepemimpinan. Ia menyayangkan masih banyaknya entitas yang hanya fokus pada pengadaan perangkat teknis.
"Banyak perusahaan fokus membeli tools, tapi lupa membangun tata kelola dan budaya keamanan siber yang kuat," imbuhnya.
Sebagai langkah strategis, kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, hingga akademisi diperlukan untuk memperkuat benteng pertahanan nasional secara kolektif. Penanganan ancaman siber yang terintegrasi dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan masa depan.
"Keamanan siber tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Semua pihak harus bekerja sama menghadapi ancaman yang semakin kompleks," pungkas Lim.
