Keamanan pangan Indonesia tengah menghadapi tantangan baru seiring lonjakan harga plastik global yang mulai berdampak pada biaya eceran beras dan gula.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi bahwa volatilitas pasokan petrokimia global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah kini mengganggu struktur produksi pangan strategis domestik, seperti dilansir dari Investortrust.
Bagi para investor dan konsumen, fenomena ini menjadi sinyal peringatan terkait adanya tekanan inflasi yang tersembunyi.
Meskipun kenaikan harga per kilogram terlihat kecil, dampak kumulatifnya pada pasar konsumsi domestik Indonesia yang besar dapat memaksa kalkulasi ulang target inflasi tahunan.
Kondisi ini menunjukkan bagaimana hambatan di Selat Hormuz dapat memengaruhi harga di meja makan masyarakat melalui kenaikan harga komoditas sederhana seperti karung tenun 50 kilogram.
Bapanas telah menghitung dampak ini bersama para pelaku industri untuk memetakan implikasi yang terjadi.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan bahwa lonjakan harga resin plastik yang merupakan produk sampingan penyulingan minyak bukan lagi sekadar masalah global yang abstrak.
"Based on our discussions with business owners, the impact on rice is roughly Rp300 to Rp350 per kilogram ($0.02), while sugar is seeing an increase of Rp100 to Rp150 per kilogram ($0.01)," Astawa stated during a media briefing in Jakarta.
Walaupun angka tersebut merupakan bagian kecil dari harga total, nominal ini cukup signifikan untuk mengoreksi harga pasar ke atas.
Saat ini, harga beras medium relatif stabil di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan fluktuasi di berbagai wilayah berkisar antara 0,01% hingga 0,65%.
Namun, harga gula sudah menunjukkan tren kenaikan sebesar 2,06% di beberapa wilayah, dengan rata-rata mencapai Rp18,615 per kilogram ($1.17).
Krisis Logistik di Selat Hormuz
Akar dari krisis ini berada di Selat Hormuz, tempat friksi geopolitik telah mengubah pelayaran global menjadi hambatan logistik yang rumit.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencatat bahwa sektor industri sedang berjuang menghadapi biaya tambahan premi dan keterlambatan pengiriman yang masif.
"Delivery times for raw materials that previously averaged 15 days have now ballooned to 50 days," Kartasasmita said, emphasizing bahwa peningkatan waktu transit sebesar 230% ini menjadi pendorong utama biaya produksi.
Kementerian Perindustrian telah bergerak untuk mengamankan rantai pasok dari hulu ke hilir dengan mengumpulkan para pelaku industri petrokimia besar.
Kelompok ini mencakup perusahaan terintegrasi terbesar di dalam negeri seperti Chandra Asri Petrochemical dan Lotte Chemical Indonesia.
Meskipun kementerian telah menerima jaminan bahwa stok domestik akan tetap mencukupi, pemerintah tetap waspada seiring perkembangan situasi global.
Langkah Antisipasi di Tingkat Regional
Dampak dari situasi ini paling terasa di pusat-pusat industri seperti Jawa Timur.
Wakil Gubernur Emil Dardak telah mulai memobilisasi respons untuk memastikan guncangan harga ini tidak menyebabkan kelumpuhan pada sektor industri.
Pemerintah provinsi bersiap untuk bertindak sebagai mediator antara industri yang terdampak dan regulator keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, guna mengelola masalah likuiditas.
"Our concern right now is plastic because it is the most visible price increase," Dardak said in Nganjuk, East Java.
Ia menambahkan bahwa meskipun belum ada perusahaan yang menyatakan status force majeure, pemerintah daerah bekerja sama erat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah penimbunan bahan bakar dan gas guna memastikan pasokan energi untuk industri tetap berjalan tanpa gangguan.
