Ribuan nelayan di berbagai daerah terpaksa berhenti melaut akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mencapai Rp30.000 per liter pada Kamis (7/5/2026). Fenomena ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional dan pasokan protein hewani bagi masyarakat luas.
Dilansir dari Nasional, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti ancaman serius bagi sektor perikanan karena pembengkakan biaya operasional. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sekitar 1.500 hingga 1.600 kapal dilaporkan berhenti beroperasi lantaran tidak sanggup menjangkau harga solar industri.
Politikus PKB tersebut menegaskan bahwa kondisi ini akan berdampak sistemik pada distribusi pangan laut di pasar domestik.
"Harga BBM untuk operasional melaut yang naik sangat tinggi berdampak pada banyak hal. Bukan hanya nelayan kesulitan melaut, tetapi juga bagaimana produksi pangan di sektor perikanan juga ikut terdampak," kata Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Krisis ini juga dikhawatirkan akan memperburuk angka kemiskinan di wilayah pesisir serta menyebabkan kelangkaan hasil laut bagi konsumen umum.
"Dampaknya sangat nyata. Nelayan menjerit, masyarakat umum kesulitan memperoleh ikan dan hasil laut yang mereka butuhkan. Akhirnya kemiskinan pun bertambah," sambung Daniel Johan.
Situasi di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara biaya produksi dengan potensi pendapatan yang bisa dibawa pulang oleh para nelayan.
"Ketika biaya operasional melaut melonjak tajam dan tidak lagi sebanding dengan hasil tangkapan, maka yang terjadi bukan hanya penurunan pendapatan nelayan, tetapi berhentinya aktivitas produksi secara langsung, yang pada akhirnya memengaruhi pasokan ikan di pasar," tutur Daniel Johan.
Daniel mendesak pemerintah untuk meninjau kembali regulasi energi agar lebih berpihak pada sektor produktif rakyat kecil.
"Pendekatan kebijakan yang tidak membedakan kebutuhan energi sektor produktif seperti nelayan berisiko menciptakan tekanan berlapis," ujar Daniel Johan.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan energi di sektor kelautan ini telah bertransformasi menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan nasional.
"Dalam konteks ini, isu BBM tidak lagi berdiri sebagai isu energi semata, tetapi telah menjadi isu ketahanan pangan," sambung Daniel Johan.
Menyikapi aksi protes para nelayan, Komisi IV DPR berencana memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi distribusi bahan bakar.
"Kami di Komisi IV DPR akan memastikan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada respons terhadap aksi nelayan, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan yang jelas dan dapat dipantau publik," tutur Daniel Johan.
Selain masalah harga, akses terhadap stok BBM yang terbatas di berbagai daerah pelosok juga menjadi kendala tambahan bagi para pelaut.
"Mungkin yang terdengar baru di daerah Pati. Tetapi sebenarnya ada banyak nelayan di berbagai daerah yang juga memiliki permasalahan yang sama. Belum lagi daerah yang kesulitan dalam mengakses stok BBM," pungkas Daniel Johan.
Koordinator lapangan aksi di Kabupaten Pati, Muhamad Agung, melaporkan bahwa kenaikan harga sejak pertengahan April 2026 telah melumpuhkan ekonomi pesisir secara masif.
"Sekarang hanya sekitar 15 persen kapal yang masih melaut, itu pun karena sudah mengisi BBM sebelum harga naik," ujar Muhamad Agung, Koordinator lapangan aksi.
Kondisi serupa merembet ke Pantai Prigi, Trenggalek, di mana solar industri menyentuh angka Rp30.550 per liter dan membebani kapal besar yang butuh 1.500 liter solar per perjalanan.
Seorang nelayan di Pantai Prigi mengkhawatirkan keberlanjutan profesinya jika harga jual ikan di pasar ikut mengalami penurunan di tengah beban biaya yang tinggi.
"Kalau hari ini kan harga ikan masih agak bagus sedikit. Tidak tahu nanti besok-besoknya kalau ikan harganya lebih anjlok, ya sudah tidak bisa melaut," kata Dayak, Nelayan Pantai Prigi.
