Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengakhiri program Pemagangan Nasional Batch I yang diikuti oleh 16.112 peserta di Jakarta pada Jumat (24/4/2026). Dilansir dari Nasional, agenda yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga April 2026 tersebut bertujuan sebagai strategi penguatan kompetensi sekaligus membangun kesiapan kerja berbasis keterampilan bagi tenaga kerja nasional.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai bahwa program ini krusial untuk memberikan pengalaman kerja nyata. Pihaknya berupaya mengatasi hambatan pengakuan resmi atas pengalaman kerja melalui fasilitasi uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
"Kami mengajak adik-adik peserta memanfaatkan kesempatan ini. Sertifikasi kompetensi diberikan secara gratis sebagai pengakuan atas keterampilan yang Anda miliki di mata industri," ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Penguatan kerja sama dengan sektor swasta menjadi sorotan setelah sejumlah perusahaan menunjukkan praktik baik dalam pendampingan peserta. Menaker menyatakan komitmennya untuk memperluas skema kemitraan ini guna memastikan keterserapan lulusan pemagangan di sektor industri.
"Tahun ini fokusnya memberikan pengalaman kerja. Ke depan, kami ingin tidak hanya pengalaman kerja, tetapi juga memastikan peserta memiliki sertifikat kompetensi dan peluang lebih besar untuk diserap oleh industri," jelas Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga sedang mengembangkan ekosistem digital melalui platform SiapKerja yang dilengkapi fitur KarirHub. Integrasi ini dilakukan untuk mengonsolidasikan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor, baik dari dalam maupun luar negeri, ke dalam satu pintu yang mudah diakses oleh para pencari kerja.
"Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform," paparnya Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil evaluasi Batch I, Kemnaker mencatat perlunya pemerataan wilayah pelaksanaan agar program tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, terdapat rencana perluasan latar belakang program studi peserta serta pengkajian skema kontribusi perusahaan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembinaan di masa mendatang.
