Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meresmikan kolaborasi bersama platform TikTok melalui program Belajar Implementasi & Skill Adaptif Bareng TikTok (BISA) di Jakarta Selatan pada Rabu (15/4/2026). Kerja sama ini bertujuan memperkuat keterampilan tenaga kerja dalam menghadapi pergeseran model bisnis di sektor ekonomi kreatif digital.
Dilansir dari Detik Finance, pemerintah memproyeksikan perubahan besar pada lanskap industri nasional dalam satu dekade mendatang. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebutkan bahwa separuh dari proses bisnis konvensional saat ini berpotensi tidak lagi relevan karena tergantikan oleh model baru.
Fenomena ini ditandai dengan kemunculan berbagai jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak eksis dalam kurikulum pendidikan formal. Yassierli menekankan bahwa pelatihan vokasi menjadi instrumen krusial untuk mengisi celah kompetensi tersebut.
"Sekarang ada namanya content creator, ada namanya afiliator, ada reseller.Kalau dulu reseller itu apa namanya ya? Tukang jual barang bekas kali gitu, reseller ya. Kemudian live commerce, host, and lain-lain. Semua ini adalah pekerjaan-pekerjaan, job title yang baru.Kalau ditanya ada nggak kuliah yang spesifik mengajarkan kurikulumnya tentang ini, belum tentu. Mungkin sekarang juga sudah mulai ada. Sehingga kami melihat ini bagian dari pelatihan vokasi yang bisa kita isi," tutur Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Target ambisius ditetapkan pemerintah guna meningkatkan kapasitas lulusan vokasi nasional dari angka saat ini sekitar 60.000 hingga 70.000 orang per tahun. Melalui kemitraan dengan platform digital, Kemnaker menargetkan angka kelulusan bisa menyentuh 500.000 orang setiap tahunnya.
"Dan ini tentu nanti harapannya menambah, kalau dari vokasi yang sudah berjalan program pelatihan vokasi nasional, target kita 60.000-70.000, ini ditambah dengan ini, itulah yang saya inginkan, kalau bisa kita bisa menghasilkan lulusan pelatihan vokasi itu bisa sampai 500.000 dalam satu tahun," sebut Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Meskipun sektor digital menawarkan fleksibilitas kerja, Kemnaker menyatakan bahwa profesi informal tersebut merupakan solusi transisi bagi masyarakat. Fokus utama pemerintah tetap pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkelanjutan melalui kebijakan strategis nasional.
"Apakah ini menjadi ultimate goal kita? Tentu tidak, kita tetap sesuai dengan amanat konstitusi, pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, tadi saya sampaikan bahwa pemerintah juga sedang menyiapkan dengan misalnya program-program ketahanan pangan, hilirisasi, itu adalah salah satu solusi penciptaan pekerjaan yang lebih masif nantinya. Ini bisa menjadi pilihan," tutup Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Program ini juga diharapkan dapat diperluas melalui kerja sama dengan platform e-commerce lainnya untuk mendongkrak penyerapan tenaga kerja di seluruh Indonesia.
