Kementerian Luar Negeri RI menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia bukan merupakan hambatan pasar baru melainkan langkah penguatan integritas sistem perdagangan nasional pada Kamis (21/6/2026).
Badan usaha milik negara tersebut dibentuk pemerintah dengan penugasan khusus guna mengelola serta mengawasi jalannya transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Langkah strategis ini diambil demi menata kembali mekanisme ekspor komoditas di tingkat nasional agar dapat berjalan secara lebih transparan maupun efisien.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa kebijakan baru ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya hubungan dagang internasional yang lebih terbuka dan berjangka panjang.
"Mungkin kita perspektifnya ini bukan hambatan, melainkan penguatan integritas sistem perdagangan Indonesia di mata global," kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (21/6/2026).
Langkah pembenahan tata kelola ekspor komoditas ini juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi perdagangan demi meningkatkan akuntabilitas nasional di hadapan mitra global.
"Yang dapat kami sampaikan bahwa kalau kita lihat dari perspektif diplomasi ekonomi itu sendiri, pembentukan entitas ini adalah governance reform (reformasi tata kelola), langkah untuk memperkuat kredibilitas kita mengelola perdagangan komoditas strategis secara tertib dan juga akuntabel," ujarnya.
Pemerintah melalui Kemlu memastikan tetap memegang teguh komitmen pada prinsip perdagangan internasional yang adil serta adopsi sistem perdagangan berbasis aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, seluruh perumusan kebijakan dipastikan berjalan selaras dengan kewajiban internasional dan pihak kementerian berkomitmen terus mengawasi respon global atas kebijakan ini.
