Biaya pembangkitan listrik nasional diproyeksikan hemat hingga Rp73,9 triliun per tahun melalui transisi energi konversi pembangkit listrik fosil ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah strategis ini disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) di Jakarta pada Rabu (20/5), seperti dilansir dari Media Indonesia.
Efisiensi anggaran dalam jumlah besar tersebut diperoleh dengan mengganti penggunaan gas dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berbiaya mahal. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem PLTS yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS).
"Kalau program PLTS 100 gigawatt (GW) ini selesai, ini akan menggantikan PLTD yang sangat boros, baik di wilayah timur Indonesia maupun di Jawa-Bali," ujar Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Jisman P. Hutajulu dalam forum HIPMI Power Development Forum 2026.
Pemerintah sendiri telah menetapkan peta jalan pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW yang ditargetkan selesai pada periode 2026-2028. Realisasi proyek berskala masif untuk kemandirian energi nasional ini memerlukan investasi modal mencapai 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun.
Pengembangan proyek ini juga diprediksi mampu menyerap tenaga kerja, berkontribusi pada PDB, serta menekan impor energi dengan nilai substitusi sebesar 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS. Kendala distribusi akibat pusat beban listrik yang didominasi Pulau Jawa akan diatasi melalui pembangunan jaringan transmisi supergrid sepanjang 48.000 kilometer.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025ÔÇô2034, pemerintah menargetkan total penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) mendominasi target tersebut sebesar 61 persen atau setara 42,6 GW, dengan dukungan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW.
