Kementerian Sosial Republik Indonesia mendirikan program Sekolah Rakyat berbasis asrama guna memutus transmisi kemiskinan antar generasi bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin. Langkah ini diambil karena sejumlah siswa ditemukan memiliki latar belakang sebagai preman jalanan hingga pemandu lagu karaoke, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Kamis (21/5/2026).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa latar belakang para siswa yang beragam tersebut menjadi fokus pemerintah untuk dilakukan perubahan secara total melalui pembinaan yang intensif.
"Contoh misalnya yang sekolah di sekolah-sekolah itu ada yang sudah jadi preman, mohon maaf, ada yang sudah jadi LC, ya macam-macam. Itu harus kita ubah," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Penerapan sistem sekolah asrama atau boarding school ini sempat memicu berbagai kritikan dari masyarakat. Publik mempertanyakan alasan pemerintah tidak memperbaiki fasilitas sekolah reguler yang sudah ada untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin.
"Kenapa harus boarding? Kan kita dikritik, kenapa tidak diperbaiki saja sekolah-sekolah reguler yang ada, ya kan, mereka anak-anak orang miskin itu masuk ke situ," ucap Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Kondisi lapangan menunjukkan sebagian besar siswa Sekolah Rakyat tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni. Pemerintah menilai sanitasi dan lingkungan rumah yang buruk dapat mengganggu tumbuh kembang serta kecerdasan anak, sehingga diputuskan penempatan asrama khusus untuk keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2.
"Kalau di sekolah reguler, habis sekolah itu pulang ke rumah lagi, itu rata-rata rumah orang miskin itu sanitasinya tidak bagus. Artinya gizinya enggak bagus, sanitasinya enggak bagus, kemudian mempengaruhi IQ, mempengaruhi karakter," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Faktor ekonomi juga menjadi kendala utama bagi pendidikan di Indonesia berdasarkan data resmi. Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur tersebut memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat keberadaan empat juta anak yang tidak bersekolah.
"Hampir 76 persen menurut BPS orang tua mengatakan bahwa kami tidak bisa menyekolahkan anak karena faktor ekonomi. Hampir 64 persen lebih kalau orang tuanya miskin anakya cenderung akan ikut miskin," tutur Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Melalui integrasi program prioritas ini, pemerintah menetapkan target ambisius untuk menekan angka kemiskinan nasional hingga berada di bawah 5 persen pada tahun 2029.
"Jadi Presiden perintahnya, anaknya kalian sekolahkan, boarding. Orang tuanya kalian berdayakan supava dapat penghasilan yang layak, ini pengentasan kemiskinan. Rumahnya kalian perbaiki, rumah yang tadi kita harus perbaiki," jelas Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
