Kementerian Pariwisata tengah menyiapkan berbagai langkah penataan destinasi berkelanjutan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, guna mendukung proses revalidasi UNESCO Global Geopark. Penataan ini berfokus pada penghitungan daya dukung wisata lingkungan serta pengelolaan limbah di kawasan tersebut.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menjelaskan bahwa langkah koordinasi telah dilakukan secara langsung bersama pemerintah daerah serta para pelaku industri setempat di Raja Ampat. Upaya ini mendesak dilakukan mengingat pentingnya pendataan kapasitas kunjungan destinasi, seperti dilaporkan oleh Detik Travel.
"Kita di sana melihat apa saja yang perlu diperbaiki, misalnya harus ada penghitungan daya dukung dari setiap destinasi untuk diving gitu, itu harus dihitung dan juga berapa jumlah kapal yang bisa untuk datang ke sana. Sehingga itu harus didata dulu oleh pemerintah daerah dan juga asosiasi," ujar Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata usai membuka Rakornas Pariwisata 2024 di Kantor Kementerian Pariwisata, Rabu (20/5/2026).
Pemerintah juga berencana memasang fasilitas pelampung tambat di area perairan Raja Ampat. Pemasangan fasilitas infrastruktur laut ini bertujuan untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat aktivitas penambatan jangkar kapal wisata yang tidak teratur.
"Total jumlahnya ada 136 mooring buoys yang akan disebar di Raja Ampat sehingga itu untuk menjaga sustainability dari terumbu karang di sana. Karena sekarang itu banyak sekali kapal berlayar di sana untuk diving dan berwisata tapi jangkarnya di mana-mana begitu, jadi kalau ada mooring buoys akan menambatkan kapalnya di situ sehingga tidak merusak terumbu karang," jelas Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.
Selain fasilitas tambat, sektor akomodasi seperti hotel dan homestay dituntut menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan secara menyeluruh. Widiyanti menegaskan bahwa penataan lingkungan ini juga mencakup regulasi ketat mengenai penanganan masalah sampah laut.
"Ini perlu dikembangkan untuk pulau-pulau yang lain. Nah jadi kita bekerja sama nanti memformulasikan bagaimana dan juga di sana isu sampah juga sudah mulai ada, harus juga untuk sampah laut kita harus tegas bahwa kapal tidak boleh membuang sampah di tengah laut dan juga daerah-daerah sekitarnya," ujar Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.
Kondisi kebersihan di Raja Ampat saat ini masih menghadapi tantangan serius akibat limbah dari daratan. Aliran arus sungai diketahui sering membawa sampah domestik hingga masuk dan mencemari ekosistem perairan laut.
"Mungkin kita harus pasang jaring di muara sungai agar sampah-sampah dari darat itu tidak masuk ke laut. Nah itu butuh effort yang luar biasa dan pasti biaya juga operasionalnya ya, jadi ini perlu dirumuskan bersama," kata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.
Pemerintah berharap pendataan penataan ini dapat mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata yang ramah lingkungan secara jangka panjang. Masalah penanganan limbah kini telah menjadi agenda prioritas di tingkat nasional.
"Ini karena sampah kan adalah isu nasional sekarang ya. Nah jadi kita mendata dan mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun pariwisata di Raja Ampat dan destinasi lain secara berkelanjutan gitu," lengkap Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.
Tim penilai dari UNESCO dijadwalkan akan mengunjungi Raja Ampat pada bulan Agustus mendatang. Kedatangan tim tersebut bertujuan untuk melakukan penilaian ulang terhadap status Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark.
