Kemenkeu Terbitkan Panda Bond Juni 2026 Guna Diversifikasi Pembiayaan

Kemenkeu Terbitkan Panda Bond Juni 2026 Guna Diversifikasi Pembiayaan
Foto: Ilustrasi Kemenkeu Terbitkan Panda Bond Juni 2026 Guna Diversifikasi Pembiayaan.

Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Panda Bond di pasar domestik China pada Juni 2026 sebagai langkah diversifikasi instrumen pembiayaan negara. Strategi ini diambil untuk meminimalkan ketergantungan pada pasar modal Barat dan mencari sumber pendanaan alternatif yang lebih efisien.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa surat utang berdenominasi renminbi tersebut menawarkan tingkat imbal hasil atau yield yang kompetitif bagi kas negara. Dilansir dari Ekonomi, pemerintah mengincar efisiensi biaya pinjaman melalui instrumen baru ini.

"Kita tetap diversifikasi supaya tidak bergantung kepada pendanaan dari Amerika Serikat atau negara-negara Barat saja, dan yield-nya juga lebih rendah, sekitar 2,3% sampai 2,5%," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah dilaporkan telah menjajaki komunikasi intensif dengan sejumlah lembaga keuangan internasional seperti OCBC. Selain itu, calon investor di Tiongkok diklaim memberikan respons positif terhadap rencana penerbitan obligasi pemerintah Indonesia tersebut.

Kemenkeu juga telah menggandeng Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) untuk memfasilitasi proses penawaran di pasar China daratan. Bank raksasa tersebut telah menyatakan kesiapan untuk mengeksekusi distribusi obligasi negara di wilayah tersebut.

"Yang kemarin Dim Sum Bond itu pasarnya di Hong Kong, sedangkan ini Panda Bond diterbitkan di China [daratan]," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Penegasan mengenai perbedaan instrumen ini disampaikan untuk memperjelas cakupan pasar yang disasar oleh pemerintah. Purbaya menilai likuiditas pasar obligasi di China daratan sangat besar dan memiliki potensi penyerapan yang masif.

"Anda tahu China pegang berapa triliun aset Amerika Serikat. Jadi dana mereka sangat besar. Jadi kita harus diversifikasi [ke sana]," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Artikel terkait

Rekomendasi